Pemprov Sumbar Akhiri Status Tanggap Darurat

PADANG–Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akhirnya secara resmi mengakhiri status tanggap darurat tingkat provinsi. Kita mulai beralih ke tahap pemulihan pascabencana. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa pada masa pemulihan ini, Pemprov Sumbar akan memfokuskan langkah pada percepatan pendataan kerusakan dan kerugian, serta pemulihan layanan dasar bagi masyarakat.

Apakah layanan dasar itu. Layanan dasar fokus pemenuhan dasar meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, layanan kesehatan, pendidikan, serta hunian sementara. Sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

“Kita targetkan pendataan kerusakan dan kerugian akibat bencana ini tuntas paling lambat 28 Desember 2025 ini. Itu penting, agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat segera berjalan pada awal tahun 2026,” tegas Mahyeldi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat dirinya bersama Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, memimpin Forum Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh Forkopimda Provinsi dan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, di Posko Tanggap Darurat Bencana Sumbar, Aula Kantor Gubernur, Senin malam (22/12/2025).

FGD juga diikuti secara daring oleh Bupati dan Walikota semua daerah terdampak, dan menjadi forum evaluasi menyeluruh terhadap jalannya pelaksanaan penanganan bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Sumbar.

Meski status tanggap darurat provinsi telah berakhir, Mahyeldi menegaskan, keselamatan masyarakat tetap akan menjadi prioritas utama kita. Selain itu, Pemprov Sumbar juga akan memberikan perhatian serius pada trauma healing masyarakat dan pendampingan psikososial, menjaga stabilitas daerah, serta mempercepat proses validasi dan verifikasi data Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) sebagai dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).

Gubernur pun menyampaikan apresiasi dan penghormatan kepada seluruh relawan yang sudah berjuang tanpa lelah dalam guyuran hujan dan lumpur yang berat, para perantau yang sudah berdonasi, serta berbagai organisasi sosial yang terus menyupport relawan, donasi, dan pemerintahan, lembaga kemanusiaan yang setia mengawal korban, dan komunitas kebencanaan yang telah bahu-membahu membantu masyarakat terdampak hingga bisa terakses untuk penyaluran bantuan.

“Di tengah keterbatasan, para relawan hadir dengan pengorbanan yang luar biasa. Banyak yang meninggalkan keluarga dan pekerjaannya demi menolong sesama. Inilah nilai gotong royong dan kemanusiaan yang terus hidup di masyarakat kita,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi meminta para Bupati dan Walikota memastikan seluruh data kerusakan dan kerugian disusun secara lengkap, akurat, dan terverifikasi, sebagai dasar penyusunan R3P. Ia juga mengingatkan agar ego sektoral tidak menghambat percepatan penanganan, serta meminta kepala daerah menjadi motor penggerak pemulihan di wilayah masing-masing.

Sementara itu, Sekretaris Utama BNPB, Rustian menekankan bahwa penyusunan R3P merupakan langkah krusial dalam memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur wilayah terdampak pascabencana.

“Data yang akurat dan valid adalah kunci utama. Tanpa data yang kuat, perencanaan tidak akan tepat sasaran dan pemulihan akan berjalan lambat,” tegas Rustian.

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin menyampaikan perkembangan pencarian dan identifikasi korban. Hingga saat ini, masih terdapat 28 jenazah yang belum teridentifikasi dan sedang dalam proses pengujian lanjutan di Jakarta.

“Pencarian dan proses identifikasi tetap kami lanjutkan. Polri bersama seluruh pihak terkait akan terus bekerja semaksimal mungkin,” ujarnya.

Diketahui, dari 16 kabupaten dan kota terdampak, tercatat tiga daerah yang masih memperpanjang status tanggap darurat daerah, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Tanah Datar.

Sedangkan untuk jumlah korban akibat bencana hidrometeorologi, berdasarkan data sementara pada dashboard satu data bencana Pemprov Sumbar, diketahui korban meninggal dunia berjumlah sebanyak 260 orang, hilang sebanyak 72 orang dan luka-luka sebanyak 382 orang. Sementara, jumlah total masyarakat terdampak sebanyak 296.307 jiwa. (hums sumbar/adpsb/cen/bud)