JAKARTA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya akan menertibkan tempat pembuangan sampah (TPS) liar di Cilincing, Jakarta Utara, tetapi juga menyiapkan solusi atas persoalan sosial dan ekonomi yang muncul di kawasan tersebut.
Pasalnya, aktivitas pengelolaan dan pemilahan sampah di lokasi itu telah menjadi sumber mata pencaharian bagi sebagian warga.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta Marulina Dewi mengatakan Pemprov DKI tetap akan menegakkan aturan terhadap pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan dampak ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas berbasis sampah.
"Memang isu ekonomi, sirkular ekonomi yang sudah lahir di sana, itu menjadi PR. Kami akan mencarikan solusi supaya masyarakat di sana tetap bisa memiliki sirkular ekonominya," kata Marulina di Balai Kota Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Penanganan Tak Hanya Berorientasi Penertiban
Marulina mengatakan Pemprov DKI telah membentuk tim khusus untuk membahas persoalan TPS liar di Cilincing. Tim tersebut akan merumuskan langkah yang dinilai tepat agar penyelesaian masalah tidak berhenti pada aspek penertiban.
"Secara staging, secara khusus, tim Pemprov DKI sedang melakukan pembahasan. Supaya benar-benar tepat sasaran, supaya benar-benar berdampak pada saat kita mengeluarkan solusi ini," ujarnya.
Menurut Marulina, persoalan di Cilincing memiliki dua sisi yang perlu ditangani secara bersamaan. Di satu sisi, pemerintah harus memastikan aturan pengelolaan sampah dipatuhi. Di sisi lain, terdapat persoalan sosial dan ekonomi warga yang perlu dicarikan jalan keluar.
"Yang konsentrasi terhadap ketaatan hukum bagi mereka yang melanggar tentang aturan sampah itu tetap dilakukan. Tetapi isu sosial dan isu ekonomi yang lahir di sana, itu akan menjadi PR bagi kami," jelasnya.
Sudah Dilaporkan kepada Gubernur
Persoalan TPS liar di Cilincing tersebut telah dilaporkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pemprov DKI selanjutnya menyiapkan langkah lanjutan untuk mencari solusi bagi masyarakat yang selama ini memperoleh penghasilan dari kegiatan ekonomi berbasis sampah di lokasi tersebut.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan persoalan lingkungan tanpa mengabaikan kondisi sosial masyarakat.
TPS Ilegal di Jakarta Mulai Didata
Selain menangani persoalan di Cilincing, Pemprov DKI juga mulai melakukan pendataan terhadap keberadaan TPS ilegal di berbagai wilayah Jakarta.
Pendataan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta dengan melibatkan petugas di tingkat wilayah.
"Sedang bersama Dinas LH, ya. Bersama Dinas LH sedang kita lakukan pendataan," kata Marulina.
Sudin Kominfo dan Sudin LH di masing-masing wilayah turut dilibatkan dalam proses pemantauan dan pendataan tersebut.
Marulina menegaskan keberadaan TPS ilegal menjadi perhatian serius Pemprov DKI dan penanganannya merupakan bagian dari arahan Gubernur.
"Pasti, pasti. Itu arahan Bapak Gubernur, ya, kalau soal TPS ilegal," ujarnya.
Pemprov DKI kini menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan penegakan aturan lingkungan dengan keberlangsungan mata pencaharian warga, sehingga penanganan TPS liar diharapkan tidak sekadar memindahkan persoalan, tetapi juga memberikan alternatif ekonomi yang lebih tertib dan berkelanjutan bagi masyarakat.*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/08/hancur-diterjang-bencana-jembatan-merah.html
.jpg)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar