Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan proses pemulihan dampak bencana besar yang melanda tiga provinsi di Sumatra tidak dapat diselesaikan hanya dalam waktu satu tahun. Luasnya wilayah terdampak serta besarnya kerusakan membuat rehabilitasi membutuhkan waktu lebih panjang.
"Jujur saja, luasnya dampak ini memerlukan waktu. Tidak bisa diselesaikan dalam waktu setahun saja. Saya jamin tidak akan bisa. Ini bukan satu hamparan," ujar Tito di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8).
Menurut Tito, pemerintah tidak ingin menyederhanakan persoalan karena skala bencana kali ini tergolong sangat besar. Bencana tersebut melanda tiga provinsi dengan total 53 kabupaten/kota dan 4.593 desa terdampak.
"Jarang-jarang ada bencana yang melanda tiga provinsi sekaligus. Sebanyak 53 kabupaten/kota terdampak, ini bukan angka yang kecil. Saya rasa di zaman modern belum pernah ada bencana dengan cakupan seperti ini," katanya.
Berdasarkan data pemerintah per 4 Agustus 2026, kerusakan terjadi di berbagai sektor. Sebanyak 4.922 fasilitas pendidikan mengalami kerusakan ringan hingga berat, disusul 954 fasilitas kesehatan dan 1.593 tempat ibadah.
Di sektor infrastruktur, sebanyak 1.193 jembatan mengalami kerusakan akibat ambrol, jebol, atau putus. Selain itu, terdapat 2.495 ruas jalan pusat maupun daerah yang terdampak, serta sekitar 1.300 fasilitas umum mengalami kerusakan.
Korban jiwa juga terus bertambah. Hingga 4 Agustus 2026, tercatat 1.207 orang meninggal dunia dan 138 orang masih dinyatakan hilang.
Kerusakan permukiman pun sangat besar. Sebanyak 184.149 rumah terdampak, terdiri atas sekitar 95 ribu rumah rusak ringan, lebih dari 43 ribu rumah rusak sedang, serta 45.222 rumah rusak berat atau hilang akibat longsor maupun hancur.
Tito mengaku, sepanjang kariernya sebagai anggota Polri hingga menjabat Menteri Dalam Negeri, ia belum pernah menyaksikan bencana dengan cakupan seluas ini.
"Saya pernah menangani gempa bumi, longsor, dan tsunami di Palu maupun Lombok. Namun, saya belum pernah mengalami peristiwa bencana yang cakupannya seluas ini," ujarnya.
Ia menjelaskan, proses penanganan terus dilakukan di seluruh daerah terdampak. Di Sumatra Barat, sebagian besar wilayah telah berangsur normal, meski Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih menjadi prioritas penanganan.
Sementara itu, di Sumatra Utara pemerintah masih memfokuskan pemulihan di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Adapun di Aceh, tujuh kabupaten masih membutuhkan perhatian khusus sehingga pemerintah mengerahkan sekitar 3.000 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan.
Menurut Tito, tantangan terbesar berada di wilayah dataran tinggi yang mengalami longsor, perubahan aliran sungai, serta kerusakan jalan dan jembatan. Karena itu, rehabilitasi akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh wilayah terdampak dapat kembali pulih.*
.jpg)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar