RIYADH — Arab Saudi bersama tujuh negara Arab dan Islam mengecam sikap Israel yang menolak Peta Jalan untuk melanjutkan pelaksanaan Rencana Komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam mengakhiri konflik di Gaza.
Kecaman tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Indonesia, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab (UEA).
Peta Jalan tersebut disebut berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Komprehensif yang didukung melalui Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2803.
Selain menolak Peta Jalan, Israel juga dinilai menolak gagasan mengenai kenegaraan Palestina. Delapan negara tersebut menilai sikap tersebut dapat menghambat upaya internasional untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
“Posisi-posisi ini merupakan penolakan langsung terhadap Rencana Komprehensif, membahayakan pelaksanaannya, dan secara fundamental merusak upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi,” demikian pernyataan bersama tersebut, sebagaimana dilaporkan Saudi Gazette, Minggu (16/8).
Peta Jalan Disusun Melalui Upaya Para Mediator
Peta Jalan tersebut disebut merupakan hasil dari rangkaian upaya diplomatik yang dilakukan sejumlah pihak yang terlibat dalam proses mediasi, termasuk Mesir, Qatar, Turki, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi Gaza, dan Dewan Perdamaian.
Dalam rencana tersebut, sejumlah tahapan penting disiapkan untuk mengakhiri konflik di Gaza.
Tahapan itu mencakup penonaktifan senjata, penarikan pasukan Israel, pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional, serta pengalihan otoritas administratif Gaza kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Selain itu, Peta Jalan tersebut juga mencakup proses rekonstruksi Gaza setelah konflik.
Para menteri luar negeri delapan negara tersebut menilai penolakan Israel terhadap Peta Jalan merupakan bentuk penolakan terhadap kelanjutan pelaksanaan Rencana Komprehensif.
Mereka memperingatkan bahwa sikap tersebut berpotensi menggagalkan upaya untuk mengakhiri perang sekaligus menciptakan kondisi yang diperlukan bagi perdamaian jangka panjang.
Dorong AS Pastikan Komitmen Israel
Dalam pernyataan bersama itu, para menteri juga menekankan pentingnya keterlibatan Amerika Serikat secara berkelanjutan dan aktif.
AS didorong untuk memastikan serta menegakkan kepatuhan Israel terhadap berbagai komitmen dan pengaturan yang telah dirancang dalam Rencana Komprehensif dan Peta Jalannya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya hambatan baru yang dapat mengganggu pelaksanaan kesepakatan.
Para menteri juga menyatakan Israel harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang muncul akibat penolakan, penghalangan, penundaan, maupun ketidakpatuhan terhadap proses perdamaian.
Konsekuensi tersebut, antara lain, dapat berupa memburuknya kondisi di lapangan dan terganggunya upaya untuk mengakhiri perang di Gaza.
Serukan Pelaksanaan Rencana Perdamaian
Delapan negara tersebut kembali menegaskan pentingnya pelaksanaan penuh dan segera terhadap Rencana Komprehensif.
Pelaksanaan rencana itu dinilai mendesak untuk mengatasi kondisi kemanusiaan di Gaza, menjamin keamanan dan stabilitas masyarakat, serta membuka jalan bagi proses rekonstruksi dan pemulihan.
Mereka juga menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memperoleh kenegaraan sesuai dengan hukum internasional.
Bagi negara-negara tersebut, penyelesaian konflik Gaza tidak hanya berkaitan dengan penghentian perang, tetapi juga dengan terciptanya tatanan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/08/merah-putih-15-x-25-meter-berkibar-di.html
.jpg)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar