MEDAN – Muhammadiyah kembali menegaskan komitmennya mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya strategis dalam membangun generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Peresmian Tahap 3 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kampus IV Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Senin (16/2). Muhammadiyah
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI Abdul Mu’ti, Rektor UMSU, Wakil Gubernur Sumatera Utara, serta pimpinan Muhammadiyah dan Aisyiyah wilayah setempat. Muhammadiyah
Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa sejak program MBG diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, Muhammadiyah telah mendukungnya tanpa ragu. Bukan sekadar pernyataan, dukungan ini diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Badan Gizi Nasional pada Tanwir Muhammadiyah di Kupang. Muhammadiyah
Menurut Mu’ti, dukungan itu dilandasi prinsip dasar Muhammadiyah untuk mencegah lahirnya generasi yang lemah secara fisik dan intelektual, serta memperkuat kualitas manusia sejak dini. Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Muhammadiyah
Ia juga mengaitkan MBG dengan konsep Islam bastatan fil ‘ilmi wal jism—keunggulan ilmu dan ketangguhan badan berjalan bersama—sebagai fondasi karakter generasi masa depan. MBG dipandang sebagai pintu tidak hanya untuk kesehatan, tetapi juga untuk pembentukan karakter yang tangguh dalam menghadapi tantangan zaman. Muhammadiyah
Peresmian tahap layanan ini ditandai dengan pemukulan tagading sebagai simbol penguatan pelayanan, serta penyerahan buku berjudul Makan Bergizi Gratis Perspektif Islam dan Pendidikan oleh Abdul Mu’ti kepada sejumlah tokoh sebagai upaya memperkuat literasi dan narasi publik tentang pentingnya gizi dan pendidikan karakter. Muhammadiyah
Dengan dukungan penuh dari Muhammadiyah, program MBG diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam mencetak generasi Indonesia yang siap belajar, bekerja, dan memikul tanggung jawab menuju masa depan yang lebih baik.
Dalam peta kebijakan sosial-pemerintahan Indonesia 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) muncul bukan sekadar sebagai intervensi kesehatan masyarakat, tetapi sebagai simbol ambisi pembangunan sumber daya manusia yang komprehensif—sebuah upaya yang dipandang sebagai jembatan dari krisis gizi menuju Indonesia Emas 2045. Di tengah gempuran kritik dan kebijakan hegemoni birokrasi, dukungan tegas Muhammadiyah terhadap MBG layak dibaca sebagai refleksi strategis, namun juga menghadirkan serangkaian pertanyaan kritis tentang peran organisasi sosial-keagamaan dalam kebijakan publik.
Pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, bahwa persyarikatan mendukung MBG tanpa ragu adalah pernyataan bernada tegas yang dipadukan dengan narasi nilai Islam bastatan fil 'ilmi wal jism — integrasi ilmu dan ketangguhan fisik sebagai fondasi kualitas manusia. Dirangkaikan dengan kisah Thalut sebagai metafor kepemimpinan yang matang, Muhammadiyah memosisikan MBG sebagai lebih dari sekadar program gizi: ia adalah fondasi karakter dan ketahanan bangsa. Ini menunjukkan pendalaman nilai agama yang dipadukan dengan tujuan pembangunan politik kesehatan, menandakan bahwa persoalan gizi bukan hanya domain medis, tetapi juga moral dan ideologis.
Namun, dukungan ini tidak bebas dari tantangan. MBG sendiri bukan kebijakan tanpa kontroversi. Kritikus kebijakan menilai bahwa program ini kerap “terlalu dipaksakan” di tengah masalah kesejahteraan yang lebih mendesak, seperti kesejahteraan guru dan kondisi ekonomi kelas bawah, yang mereka pandang sebagai pondasi pendidikan itu sendiri. Kritik semacam ini memaksa kita mempertanyakan: apakah program berskala nasional seperti MBG seharusnya berjalan paralel atau justru diintegrasikan dengan perbaikan struktural di sektor lain? NU Online
Selain itu, dalam realitas implementasi, MBG telah berkembang menjadi fenomena kompleks yang menyentuh berbagai sektor—ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga dinamika anggaran negara serta kerawanan terhadap potensi penyalahgunaan dana negara. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan konsumsi parsial satu kelompok, tetapi isu nasional yang memerlukan keterbukaan data, pengawasan ketat, dan komunikasi kebijakan yang jelas agar manfaatnya dirasakan secara adil dan efektif. bgn.go.id+1
Dalam konteks ini, posisi Muhammadiyah menjadi menarik: bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai aktor moral-organisator yang dapat menjembatani aspirasi publik, nilai agama, dan urgensi nasional. Namun, dukungan tanpa kajian yang transparan terhadap dampak jangka panjang berpotensi memperkuat narasi program semata tanpa serapan empiris yang memadai. Sikap tanpa ragu menjadi relevan ketika disandingkan dengan keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif.
Akhirnya, dukungan Muhammadiyah terhadap MBG adalah contoh nyata perjalanan sebuah lembaga sosial-keagamaan dalam arena kebijakan publik: ia menegaskan keberpihakan moral kepada generasi masa depan, namun juga memaksa kita untuk menimbang ulang peran dan tanggung jawab kolektif dalam memastikan bahwa program besar seperti MBG sungguh-sungguh membangun generasi yang tangguh, cerdas, dan mandiri—bukan hanya “tangguh” di atas kertas narasi.
Pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, bahwa persyarikatan mendukung MBG tanpa ragu adalah pernyataan bernada tegas yang dipadukan dengan narasi nilai Islam bastatan fil 'ilmi wal jism — integrasi ilmu dan ketangguhan fisik sebagai fondasi kualitas manusia. Dirangkaikan dengan kisah Thalut sebagai metafor kepemimpinan yang matang, Muhammadiyah memosisikan MBG sebagai lebih dari sekadar program gizi: ia adalah fondasi karakter dan ketahanan bangsa. Ini menunjukkan pendalaman nilai agama yang dipadukan dengan tujuan pembangunan politik kesehatan, menandakan bahwa persoalan gizi bukan hanya domain medis, tetapi juga moral dan ideologis.
Namun, dukungan ini tidak bebas dari tantangan. MBG sendiri bukan kebijakan tanpa kontroversi. Kritikus kebijakan menilai bahwa program ini kerap “terlalu dipaksakan” di tengah masalah kesejahteraan yang lebih mendesak, seperti kesejahteraan guru dan kondisi ekonomi kelas bawah, yang mereka pandang sebagai pondasi pendidikan itu sendiri. Kritik semacam ini memaksa kita mempertanyakan: apakah program berskala nasional seperti MBG seharusnya berjalan paralel atau justru diintegrasikan dengan perbaikan struktural di sektor lain? NU Online
Selain itu, dalam realitas implementasi, MBG telah berkembang menjadi fenomena kompleks yang menyentuh berbagai sektor—ekonomi lokal, pemberdayaan UMKM, hingga dinamika anggaran negara serta kerawanan terhadap potensi penyalahgunaan dana negara. Ini menunjukkan bahwa MBG bukan konsumsi parsial satu kelompok, tetapi isu nasional yang memerlukan keterbukaan data, pengawasan ketat, dan komunikasi kebijakan yang jelas agar manfaatnya dirasakan secara adil dan efektif. bgn.go.id+1
Dalam konteks ini, posisi Muhammadiyah menjadi menarik: bukan hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai aktor moral-organisator yang dapat menjembatani aspirasi publik, nilai agama, dan urgensi nasional. Namun, dukungan tanpa kajian yang transparan terhadap dampak jangka panjang berpotensi memperkuat narasi program semata tanpa serapan empiris yang memadai. Sikap tanpa ragu menjadi relevan ketika disandingkan dengan keterbukaan terhadap kritik yang konstruktif.
Akhirnya, dukungan Muhammadiyah terhadap MBG adalah contoh nyata perjalanan sebuah lembaga sosial-keagamaan dalam arena kebijakan publik: ia menegaskan keberpihakan moral kepada generasi masa depan, namun juga memaksa kita untuk menimbang ulang peran dan tanggung jawab kolektif dalam memastikan bahwa program besar seperti MBG sungguh-sungguh membangun generasi yang tangguh, cerdas, dan mandiri—bukan hanya “tangguh” di atas kertas narasi.*
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar