SOLOK – Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.H.I, melakukan peninjauan langsung terhadap proses normalisasi aliran Batang Saniangbaka di Nagari Saniangbaka, Kecamatan X Koto Singkarak pada Selasa (06/01/2026). Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya cepat Pemerintah Kabupaten Solok untuk mencegah banjir susulan setelah beberapa kali luapan air sungai mengancam pemukiman warga setempat.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri oleh Camat X Koto Singkarak Chrismon Darma, S.IP, Wali Nagari Saniangbaka Zulmasdiawarman, S.Pd, serta tokoh masyarakat. Fokus peninjauan adalah titik-titik rawan banjir yang selama ini menjadi pemicu air sungai meluap hingga ke rumah warga.
Dalam kesempatan itu, Wabup Candra menyampaikan bahwa langkah antisipatif sementara yang dilakukan adalah pemasangan dumbag di sepanjang pinggiran Batang Saniangbaka. Dumbag berfungsi sebagai penghalang sementara agar air tidak langsung memasuki pemukiman saat debit sungai meningkat.
Pemerintah Kabupaten Solok juga telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR Kabupaten Solok untuk mendapatkan bantuan material. Dari hasil komunikasi, Solok mendapatkan bantuan 1.000 kantong dumbag dari PT Semen Padang, meskipun hingga peninjauan baru 260 kantong yang telah diterima dan digunakan di lapangan.
Tidak hanya itu, Wabup Candra menjalin komunikasi melalui video call dengan Anggota DPR RI, Andre Rosiade, untuk menyampaikan kondisi terkini di lokasi dan urgensi penanganan darurat. Ia menjelaskan bahwa air Batang Saniangbaka telah meluap sebanyak empat kali, sehingga diperlukan intervensi segera sebelum pembangunan permanen dilaksanakan.
Selain upaya dumbag, Wabup menekankan pentingnya pemasangan batu bronjong di titik rawan longsor dan banjir. Menurutnya, tanpa pemasangan bronjong, material yang terbawa ketika banjir bisa menumpuk kembali dan mengancam badan jalan serta permukiman warga pada musim hujan berikutnya.
Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk terus melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta, guna mempercepat penanganan permanen Batang Saniangbaka demi keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
Fenomena cuaca ekstrem dan banjir berulang menjadi tantangan struktural yang nyata di Kabupaten Solok. Dalam beberapa minggu terakhir, intensitas hujan tinggi telah memicu luapan sungai dan banjir di berbagai nagari, termasuk Saniangbaka, sehingga menimbulkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa, harta benda, serta infrastruktur sosial. Data dari berbagai laporan menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi ini bukan insiden tunggal, melainkan bagian dari siklus berulang yang memerlukan tindakan strategis dan tidak sekadar reaktif.
Wakil Bupati Solok, H. Candra, mengambil langkah taktis dengan meninjau langsung normalisasi Batang Saniangbaka, sebuah sungai yang sering meluap dan mengancam pemukiman warga. Aksi ini mencerminkan bentuk kepemimpinan yang berada di garis depan saat krisis, bukan hanya mengandalkan laporan jarak jauh. Dengan fokus pada titik-titik rawan dan pemasangan dumbag (karung penahan air) di sekeliling sungai, pemerintah daerah berupaya meminimalkan dampak banjir susulan sementara pembangunan permanen direncanakan. Tidak hanya itu, koordinasi dengan Dinas PUPR dan dukungan logistik dari pihak swasta, seperti sumbangan 1.000 kantong dumbag oleh PT Semen Padang, menunjukkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor non-pemerintah dalam mitigasi bencana.
Namun, dari sudut pandang kebijakan publik, langkah yang ditempuh masih bersifat sementara dan ad hoc. Pemasangan dumbag dan peninjauan lapangan penting, tetapi tidak menjawab akar persoalan: sistem pengelolaan sungai yang belum tahan terhadap curah hujan ekstrem dan perubahan iklim yang makin intens. Fenomena luapan empat kali air sungai dalam waktu singkat menegaskan bahwa intervensi struktural—seperti sistem drainase yang diperkuat, penataan ulang daerah aliran sungai, hingga penguatan infrastruktur—harus diprioritaskan secara berkelanjutan, bukan sebagai respons darurat semata.
Reaktivitas dalam penanganan bencana merupakan keharusan, tetapi kepemimpinan lokal harus dipadu dengan kebijakan jangka panjang. Normalisasi sungai harus dirancang berdasarkan kajian ilmiah tentang pola hidrologi lokal dan perubahan iklim, serta memadukan pendekatan infrastruktur keras (hard engineering) dengan aksi berbasis masyarakat (soft engineering). Selain itu, kerja sama lintas sektor—mulai dari pemerintah provinsi hingga DPR RI—seperti yang ditunjukkan melalui komunikasi video call dengan Anggota DPR RI Andre Rosiade, memperlihatkan pentingnya jaringan dukungan yang kuat dalam alokasi sumber daya dan perencanaan pembangunan permanen.
Yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa mitigasi bencana bukan menjadi narasi sesaat setelah kejadian banjir, tetapi terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Dalam jangka panjang, strategi mitigasi harus mencakup pemantauan curah hujan berbasis teknologi, pengaturan tata ruang yang ketat, serta peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam kesiapsiagaan bencana. Tanpa upaya sistematis seperti itu, setiap normalisasi sungai mungkin hanya menjadi tindakan sementara dalam menghadapi banjir yang berulang kali terjadi. ANTARA News
Dengan demikian, aksi Wakil Bupati Solok adalah langkah penting dalam manajemen krisis, tetapi juga harus menjadi titik awal dari refleksi kebijakan yang lebih besar: bahwa mitigasi bencana harus bersifat preventif, ilmiah, dan berkelanjutan — bukan hanya reaktif terhadap ancaman yang terus berulang. MI/BS*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/01/fenomena-nasi-padang-ada-di-mana-mana.html
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar