![]() |
PADANG PANJANG – Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Barat secara resmi mengakhiri masa tanggap darurat penanggulangan bencana di Sumatera Barat pada Rabu (31/12/2025). Keputusan ini ditandai dengan pembubaran Pos Koordinasi Wilayah (Poskorwil) Penanggulangan Bencana dan pembentukan Tim Transisi Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi.
Bencana memang selalu datang dengan suara sirene. Namun yang jauh lebih berbahaya adalah keheningan setelahnya. Ketika status tanggap darurat dicabut, posko dibubarkan, dan relawan kembali ke rumah masing-masing, di situlah ujian sesungguhnya dimulai: apakah solidaritas ikut selesai, atau justru bertransformasi menjadi kerja pemulihan yang lebih sepi namun menentukan?
Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat mengakhiri masa tanggap darurat dan membentuk Tim Transisi Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi patut dibaca sebagai pernyataan sikap moral. Ini bukan sekadar administrasi organisasi, melainkan pengakuan jujur bahwa bencana tidak selesai ketika reruntuhan dibersihkan. Luka psikososial, sekolah yang lumpuh, amal usaha yang rusak, dan martabat warga yang tergerus tidak bisa dipulihkan dengan logistik semata.
Di fase darurat, heroisme mudah dikenali. Relawan datang dengan rompi, kamera menyorot, dan bantuan mengalir deras. Namun di fase pemulihan, yang dibutuhkan bukan lagi heroisme sesaat, melainkan kesabaran struktural. Di sinilah estafet kemanusiaan Muhammadiyah diuji: sanggupkah bergerak dari kerja reaktif menuju kerja strategis?
Penunjukan Tim Transisi menandai kesadaran bahwa kemanusiaan tidak boleh berhenti pada rasa iba. Fokus pada pemulihan psikososial, hunian sementara, dan sekolah darurat menunjukkan bahwa Muhammadiyah membaca bencana bukan hanya sebagai peristiwa alam, tetapi sebagai krisis sosial. Anak-anak yang kehilangan ruang belajar dan warga yang kehilangan rasa aman adalah korban yang tak selalu masuk statistik resmi.
Lebih tajam lagi, pernyataan bahwa Muhammadiyah akan memulihkan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang tidak terjangkau bantuan pemerintah adalah kritik tersirat terhadap negara. Di sini, Muhammadiyah mengambil peran ganda: mitra sekaligus penyangga. Ketika negara hadir terbatas oleh regulasi dan anggaran, masyarakat sipil dipaksa menutup celah. Sebuah realitas yang patut diapresiasi, namun sekaligus menyimpan pertanyaan: sampai kapan beban ini harus dipikul sendiri? Jawabnya tentu sampai selesai.
Penghentian Poskorwil juga menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak boleh bergantung pada status darurat. Pernyataan PWM Sumbar agar fungsi kedaruratan tetap berjalan meski tim dibubarkan adalah pengakuan bahwa bencana di Sumatera Barat bukan anomali, melainkan pola berulang. Alam sudah memberi peringatan, tinggal manusia yang memilih belajar atau mengulang kesalahan.
Akhirnya, estafet kemanusiaan ini bukan soal pergantian ketua atau struktur. Ia adalah simbol keberlanjutan nurani. Dari Hendri Novigator ke Yosmeri Yusuf, dari tenda darurat ke ruang pemulihan, dari respon cepat ke kerja jangka panjang. Muhammadiyah menunjukkan bahwa kemanusiaan sejati bukan yang paling keras saat krisis, tetapi yang paling setia ketika sorotan padam.
Di negeri yang sering lupa setelah bencana berlalu, kesetiaan semacam ini adalah bentuk perlawanan paling sunyi—dan paling bermakna.
Proses peralihan estafet penanganan pascabencana tersebut dilakukan dalam Rapat Pleno PWM Sumbar yang digelar di Hotel Rang Kayo Basa, Padang Panjang. Dalam rapat tersebut, PWM Sumbar menunjuk Yosmeri Yusuf sebagai Ketua Tim Transisi, melanjutkan tugas kemanusiaan yang sebelumnya dikomandoi oleh Hendri Novigator selaku Ketua Poskorwil.
Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar, mengapresiasi kinerja Poskorwil yang telah bekerja keras selama masa krisis. Namun, ia mengingatkan bahwa pembubaran tim tanggap darurat bukan berarti penghentian total kesiapsiagaan.
”Meski tim tanggap darurat sudah dibubarkan, kami meminta tim untuk tetap menjalankan fungsi-fungsi kedaruratan mengingat di beberapa lokasi masih terjadi bencana susulan,” ujar Bakhtiar. Ia berharap Tim Transisi dapat segera bekerja memulihkan kembali Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang rusak akibat bencana.
Ketua Tim Transisi Pemulihan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi, Yosmeri Yusuf, menjelaskan bahwa pihaknya akan segera bekerja dengan fokus utama pada pemulihan psikososial warga terdampak, serta penyediaan hunian sementara (huntara) dan sekolah darurat.
”Setelah masa transisi ini, kita akan melangkah ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Fokus utamanya adalah memperbaiki AUM yang terdampak, khususnya yang tidak terjangkau (ter-cover) oleh bantuan pemerintah,” tegas Yosmeri.
Sementara itu, Ketua Poskorwil Demisioner, Hendri Novigator, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh relawan yang telah berjuang sejak hari pertama bencana pada 27 November 2025. Menurut laporannya, Poskorwil telah mendirikan pos layanan di setiap titik bencana serta Pos Koordinasi Daerah (Poskorda) di daerah terdampak.
”Relawan kita tidak hanya dari Sumatera Barat, tetapi juga dibantu oleh Tim Relawan Muhammadiyah dari Sumatera Selatan, Bengkulu, hingga Lampung. Terima kasih telah menjadi pahlawan kemanusiaan dengan memberikan layanan kesehatan, psikososial, dan distribusi logistik,” ungkap Hendri.
Turut hadir dalam rapat pleno dan serah terima tersebut Sekretaris PWM Sumbar Apris, Wakil Sekretaris Jon Misfar, Bendahara Murisal, serta jajaran Wakil Ketua antara lain Marhadi Efendi, Sobhan Lubis, Afrijal Harun, dan Ismail. Endrio Febrianda
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/01/korban-banjir-di-padang-terima-dana.html


.gif)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar