Narasi “Bahagia” Tak Boleh Jadi Alibi Mengabaikan Kemiskinan

JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut rakyat Indonesia sebagai salah satu yang “paling bahagia di dunia”. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato pada perayaan Natal Nasional 2025 di Senayan, Jakarta, awal Januari 2026.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Anas menilai narasi tentang tingkat kebahagiaan yang tinggi tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan persoalan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Ia mengakui bahwa konsep “miskin tapi bahagia” bisa dipahami secara filosofis, namun menurutnya hal itu berpotensi disalahartikan jika digunakan sebagai alasan untuk tidak serius menangani masalah sosial.

Anas memberi ilustrasi kondisi di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang sering disebut memiliki indeks kebahagiaan tinggi meski upah minimum relatif rendah, sebagai contoh bahwa kebahagiaan tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan ekonomi. Namun ia menegaskan, pernyataan seperti itu tidak boleh menggantikan fokus kebijakan terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup.

Ia menyerukan agar pemerintah, termasuk Presiden Prabowo dan kabinetnya, tetap bekerja keras serta konsisten dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang dapat memberantas kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan mengatasi marginalisasi masyarakat. Lebih jauh, Anas mendorong agar narasi “miskin tapi bahagia” diganti menjadi pencapaian kondisi yang lebih sejahtera sekaligus bahagia, sesuai semangat kemerdekaan dan keadilan sosial. 

Anas pun menutup pesannya dengan semangat positif kepada Presiden beserta jajaran pemerintahan, berharap sejarah kemajuan negara dapat dituliskan secara nyata melalui kerja keras bersama.

Pernyataan Presiden Prabowo bahwa rakyat Indonesia adalah yang paling bahagia di dunia mencuat sebagai sorotan utama dalam lanskap politik nasional beberapa pekan terakhir. Klaim ini, yang menurut Prabowo berdasarkan hasil survei global, menjadi narasi positif yang hendak menegaskan karakter bangsa yang kuat secara emosional meskipun menghadapi tantangan ekonomi.

Namun, dalam konteks kesejahteraan yang sesungguhnya, kebahagiaan bukanlah metrik yang memadai untuk mengukur keberhasilan pemerintahan. Inilah kritik tajam yang disampaikan oleh Anas Urbaningrum—Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara—yang dengan tegas mengingatkan bahwa narasi “miskin tapi bahagia” tidak boleh menjadi dalih untuk menutup mata terhadap realitas kemiskinan yang masih menganga di negeri ini. 

Bagaimanapun, kebahagiaan emosional masyarakat sering kali bersumber dari budaya kuat, jaringan komunitas, dan kemampuan untuk bersyukur—nilai-nilai yang memang kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun, kebahagiaan subyektif tanpa kesejahteraan material yang memadai dapat mengaburkan fakta: jutaan keluarga masih bergulat dengan kemiskinan struktural, ketidakpastian pekerjaan, akses pendidikan yang timpang, dan layanan sosial yang belum merata. Dalam beberapa pendapat publik bahkan disebut bahwa lebih dari 60 persen masyarakat masih berada dalam kondisi miskin menurut standar Bank Dunia, meskipun disebut bahagia. 

Narasi bahagia yang dipupuk tanpa paradigma perubahan berarti berpotensi menjadi apa yang Marxist menyebut “kesadaran palsu”: sebuah konstruksi naratif yang menutupi kontradiksi sosial-ekonomi fundamental. Ketika pemerintah berpuas diri pada label kebahagiaan, risiko terbesar bukan sekadar reputasi politik, tetapi melemahnya urgensi kolektif untuk mengatasi kemiskinan secara serius. Anas menegaskan bahwa pernyataan semacam itu dapat menjadi alat legitimasi untuk stagnasi kebijakan, bukan dorongan untuk perubahan. 

Kritik Urbaningrum juga membuka wacana penting: kebahagiaan tidak bisa berdiri sendiri tanpa kesejahteraan. Pernyataan tegasnya agar konsep “miskin tapi bahagia” diganti menjadi “makin sejahtera dan bahagia” bukan sekadar permainan kata; itu adalah teguran strategis agar pemerintah tidak terjebak dalam retorika kosong. Fokus harus beralih ke indikator nyata: penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan kerja, serta redistribusi kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Mengetahui bahwa pemerintahan saat ini menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada akhir masa jabatan (2029) melalui berbagai program—termasuk pendidikan dan pemberdayaan masyarakat—menjadi konteks strategis yang relevan. Tanpa keberanian untuk mengintegrasikan tindakan nyata dengan narasi nasional, upaya-upaya tersebut akan tetap berada dalam batas aspirasi politik, bukan transformasi struktural yang dirasakan masyarakat luas.

Terakhir, kritik Urbaningrum bukan semata kritik terhadap Prabowo, tetapi seruan agar elite politik tidak melemahkan tuntutan rakyat hanya karena sebuah narasi optimistik. Harapan besar rakyat bukanlah bahagia sementara di atas kertas statistik; rakyat Indonesia menuntut kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kesejahteraan nyata. JRF*