Gubernur Mahyeldi Tegaskan Sinergi Forkopimda Kunci Stabilitas dan Penanganan Bencana di Sumbar

PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa kekompakan dan sinergi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) merupakan faktor utama dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mempercepat penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah provinsi ini. 

Penegasan tersebut disampaikan Mahyeldi saat menghadiri acara silaturahmi bersama Forkopimda, perwakilan BUMN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Taman Kantor Bea Cukai Teluk Bayur, Padang, pada Kamis (8/1/2026).

Menurut Mahyeldi, kolaborasi yang solid antara instansi lintas sektor telah terbukti efektif dalam merespons berbagai situasi darurat, termasuk bencana, sekaligus menjaga keamanan dan kondisi kondusif di daerah. Dengan sinergi yang kuat, kata dia, setiap langkah penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran. 

Sementara itu, Kapolda Sumbar, Irjen Pol. Gatot Tri Suryanta, turut menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban daerah hanya bisa terjaga melalui kerja sama yang intensif dan komunikasi antar instansi yang efektif.

Kepala Bea Cukai Sumbar, Suryana, menyebut pertemuan tersebut sebagai momentum strategis untuk memperkuat kepercayaan serta koordinasi lintas sektor, termasuk dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintahan dan penguatan perekonomian daerah di tengah tantangan bencana. 

Silaturahmi ini sekaligus menjadi penegasan komitmen bersama pemangku kepentingan di Sumbar untuk terus menjaga stabilitas, memperkuat penanganan bencana, dan mendorong pembangunan daerah secara berkelanjutan

Dalam dinamika penanggulangan bencana, narasi yang dominan kerap hanya berputar pada respons teknis seperti evakuasi, distribusi logistik, dan rehabilitasi infrastruktur. Namun pernyataan Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, membuka perspektif yang lebih kompleks: penanganan bencana bukan hanya urusan teknis, tetapi juga urusan politik koordinatif — melalui sinergi antarlembaga sebagai pondasi stabilitas sosial dan keamanan. 

Pertemuan silaturahmi antara Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), BUMN, dan OJK yang dipimpin Mahyeldi bukan sekadar seremoni formal. Pernyataan itu mencerminkan kesadaran akan rumitnya multistakeholder governance dalam konteks bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat akhir 2025. Bencana skala besar ini tidak hanya menguji kemampuan distribusi bantuan — dengan ratusan ribu masyarakat terdampak, ratusan korban jiwa, dan ribuan yang mengungsi — tetapi juga daya tahan kelembagaan dalam menjaga ketertiban publik dan kepercayaan masyarakat. 

Sinergi yang dimaksud Mahyeldi sebenarnya adalah jawaban atas rentetan tantangan struktural. Pertama, koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan sektor swasta yang beroperasi secara parsial saja tidak cukup. Ketika bencana menyerang secara simultan di berbagai kabupaten seperti Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar, respons yang lambat atau terfragmentasi bisa berarti hilangnya nyawa dan kerusakan yang lebih parah. Kolaborasi yang utuh antara Forkopimda memungkinkan kemampuan komando menyatu, sehingga tindakan darurat bisa terintegrasi — dari pengamanan hingga pendistribusian bantuan. 

Kedua, sinergi ini juga menjawab kebutuhan legitimasi politik di mata publik. Dalam situasi krisis, rakyat menuntut kepastian — bukan hanya janji. Legislasi lokal harus bisa bergerak cepat, tetapi tanpa dukungan instansi penegak hukum dan sektor ekonomi, keputusan pemerintah bisa kehilangan daya implementasi. Pendekatan Mahyeldi yang melibatkan OJK dan BUMN dalam forum koordinasi memperluas basis dukungan pelaksanaan kebijakan, sekaligus meredam potensi kepanikan di sektor finansial atau ekonomi lokal. 

Namun pendekatan ini menghadirkan risiko yang harus diwaspadai. Menjadikan Forkopimda sebagai kunci stabilitas berarti memperkuat status quo struktural birokrasi. Bukannya menolak, tetapi harus diakui bahwa sistem koordinasi lama sering kali lambat merespons realitas di lapangan. Kritik publik terhadap penanganan banjir di Sumatera di media sosial menunjukkan ketidakpuasan terhadap beberapa aspek respons pemerintah yang dinilai lamban atau simbolik. 

Lebih dari itu, fokus pada sinergi juga bisa saja mengaburkan akar penyebab bencana: perubahan iklim, degradasi lingkungan (misalnya deforestasi di hulu sungai), dan mitigasi risiko yang belum optimal di tingkat desa atau nagari. Jika hanya mendorong koordinasi lintas lembaga tanpa reformasi struktural dalam mitigasi jangka panjang, Sumatera Barat akan terus menghadapi siklus bencana yang sama, meski pagelaran forum koordinasi semakin sering digelar. 

Akhirnya, deklarasi Mahyeldi menjadi cermin bahwa dalam konteks bencana besar, politik dan teknik penanggulangan tidak bisa dipisahkan. Stabilitas sosial tercipta tidak hanya dari respons cepat, tetapi dari pola kerja antar-institusi yang mampu menyerap aspirasi rakyat, menjamin keadilan distribusi bantuan, dan mengantisipasi konflik sosial pascabencana. Mampukah sinergi Forkopimda menjadi lebih dari jargon politik? Itu bergantung pada komitmen real terhadap change management dalam struktur pemerintahan dan akuntabilitas terhadap publik. Forum Sumbar*