TANAH DATAR — Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, secara resmi meluncurkan buku berjudul Kartu Pos Bergambar Fort de Kock, Padang dan Sekitarnya di Aia Angek Cottage, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Peluncuran buku ini berlangsung dalam suasana budaya dan sejarah, dihadiri pejabat daerah serta tokoh seni dan kebudayaan setempat.
Buku ini ditulis bersama kolektor dan peneliti Mahpudi dan merupakan bagian kedua dari seri Kartu Pos Bergambar Hindia Belanda, menyusul buku pertama yang berjudul Buitenzorg yang diluncurkan pada Maret 2025. Buku baru ini menampilkan 205 kartu pos bergambar yang terbit pada era kolonial Hindia Belanda, memuat foto dan ilustrasi yang menggambarkan pemandangan alam, kehidupan masyarakat, serta peradaban di wilayah Sumatera Barat, terutama di daerah Fort de Kock (sekarang Bukittinggi), Padang, dan sekitarnya.
Dalam sambutannya, Fadli Zon menjelaskan bahwa sebelum era digital dan media sosial seperti WhatsApp, Twitter, atau TikTok, kartu pos merupakan alat komunikasi populer untuk menyampaikan pesan singkat sekaligus menunjukkan lokasi atau pengalaman seseorang ketika dalam perjalanan. Dia menekankan bahwa karya ini bukan sekadar koleksi visual, tetapi juga dokumentasi budaya dan sejarah yang berharga bagi generasi sekarang dan mendatang.
Fadli juga mengajak masyarakat untuk melihat kartu pos sebagai jendela masa lalu yang membantu kita membayangkan kondisi di era awal kemerdekaan, khususnya di Sumatera Barat. Nama Fort de Kock sendiri berasal dari nama Jenderal de Kock dan merupakan sebutan lama untuk kota Bukittinggi.
Acara peluncuran ini dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Wakil Gubernur Sumatera Barat, Wakil Bupati Tanah Datar, Wali Kota Bukittinggi, tokoh budaya, serta akademisi dan masyarakat umum. Buku tersebut diharapkan menjadi sumber informasi sejarah sekaligus inspirasi bagi para pelancong dan pecinta budaya.
 |
Membaca Ulang Sejarah Lewat Sekeping Kartu
Peluncuran buku Kartu Pos Bergambar Fort de Kock, Padang dan Sekitarnya oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon bukan sekadar peluncuran karya filateli biasa. Buku ini berisi sekitar 205 kartu pos yang terbit antara tahun 1890—1940 dari era kolonial Hindia Belanda, menampilkan pemandangan alam, kehidupan sosial, dan peradaban Sumatera Barat, khususnya wilayah yang kini dikenal sebagai Bukittinggi, Padang, Sawahlunto, hingga Payakumbuh dan Solok.
Di permukaan, kartu pos adalah cenderamata lama — alat komunikasi praksis sebelum lahirnya telepon, internet, dan media sosial. Namun instrumentalisasi kartu pos sebagai medium narasi sejarah adalah langkah cerdas yang perlu didudukkan secara kritis dalam konteks budaya dan identitas nasional.
Kartu Pos: Antara Nostalgia dan Politik Identitas
Kartu pos dalam buku ini diposisikan sebagai “sakramen visual sejarah.” Fadli Zon berkata bahwa melalui potret visual ini khalayak bisa membayangkan suasana masa lalu, menautkan masa kini dengan jejak jejak kehidupan kolonial. Tanah Datar
Namun perlu disadari bahwa memori sejarah tidak netral; ia dibentuk oleh siapa yang menarasikan dan untuk tujuan apa. Buku ini bukan semata soal foto tua. Ia adalah upaya untuk memberi makna baru — bahkan mungkin memperkuat klaim budaya tertentu — terhadap lanskap sejarah Nusantara yang selama ini sering dibaca melalui narasi kolonial atau narasi nasional yang homogen.
Fort de Kock sendiri adalah nama kolonial benteng yang kini menjadi identitas lokal Bukittinggi. Menyajikan kembali jejak kolonial dalam bentuk kartu pos bisa membawa dua implikasi berbeda:
Menjadi jendela yang menggugah rasa ingin tahu untuk memahami bagaimana masyarakat kolonial membentuk ruang sosial dan simbolik.
Tapi juga bisa memperkuat sentimen nostalgia akan masa kolonial yang belum tentu mencerminkan kesejahteraan masyarakat lokal di masa itu.
Buku sebagai Instrumen Kebudayaan — tapi Dalam Bingkai Kekuasaan
Sebagai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon mempunyai legitimasi formal untuk memimpin narasi budaya nasional. Namun buku semacam ini juga layak dipertanyakan: Untuk siapa sejarah itu diceritakan?
Apakah ini memang untuk menguatkan kecintaan bangsa pada sejarah lokal?
Atau sekaligus untuk mengukuhkan posisi elit tertentu dalam menentukan ‘ciptaan sejarah’ yang layak dipublikasikan?
Ketika sebuah buku sejarah dirilis oleh pejabat negara, ranah budaya dan politik sering kali bertemu. Buku seperti ini harus dibaca tidak hanya sebagai dokumen visual, tetapi juga sebagai tindak kebijakan kebudayaan yang menetapkan wacana dominan tentang masa lalu.
Menghubungkan Masa Lalu dengan Masa Depan
Upaya mendokumentasikan sejarah melalui kartu pos memiliki nilai edukatif tinggi — terutama jika dipakai untuk mengajarkan generasi muda melihat dinamika sosial, visual, dan ruang. Tetapi kekuatan narasi sejarah juga harus jadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang ditampilkan, tetapi apa yang sengaja atau tidak sengaja dikesampingkan.
Peluncuran buku ini, selain jadi langkah pelestarian budaya, harus dilihat sebagai bagian dari debat lebih luas tentang cara bangsa Indonesia membaca, menafsirkan, dan mewariskan sejarahnya — bukan sekedar melihat foto lama dengan romantisme masa lalu, tetapi juga mempertanyakan konteks, kekuasaan, dan tujuan dari narasi tersebut. BS*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/01/ketua-dprd-sumbar-muhidi-hadiri-temu.html
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar