Laboratorium Lingkungan Kebutuhan Nyata Daerah

TANAH DATAR  —Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya dengan merencanakan pembangunan sebuah laboratorium lingkungan hidup yang diproyeksikan dapat mempercepat proses pengujian dan penelitian.

Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, bersama dengan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Bidang Lingkungan Hidup, melakukan kunjungan kerja ke Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup (Pusarpedal) di Tangerang Selatan pada Selasa, 5 Agustus 2025 lalu. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Pusarpedal, Sinta Saptarina Soemiarno, beserta jajaran pejabat terkait.

Kunjungan ini menjadi bagian dari penjajakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pusarpedal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI dalam rangka mempercepat realisasi rencana pembangunan laboratorium tersebut. Ahmad Fadly mengatakan bahwa keberadaan laboratorium di Tanah Datar nantinya akan mempermudah proses penelitian dan pengujian lingkungan, sehingga urusan yang memerlukan analisis laboratorium tidak lagi harus dilakukan di luar daerah. Selain itu, fasilitas ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Baca Juga

https://www.potretkita.net/2026/01/perubahan-sosial-budaya-dan-globalisasi.html

Sementara itu, Kepala Pusarpedal, Sinta Saptarina Soemiarno, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif Pemkab Tanah Datar. Ia menjelaskan bahwa jumlah laboratorium lingkungan hidup yang terakreditasi dan terdaftar di Indonesia masih terbatas. Dari total sekitar 403 laboratorium yang terakreditasi dan 224 laboratorium yang teregistrasi oleh KLHK, lebih dari separuh fasilitas tersebut berada di Pulau Jawa, sementara sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dengan demikian, dukungan terhadap pembentukan laboratorium baru di daerah sangat diperlukan untuk memperluas akses layanan pengujian lingkungan. 

Progres lanjutan dari rencana pembangunan ini kini tengah dimatangkan oleh jajaran pemerintahan setempat, termasuk langkah-langkah teknis kerja sama dengan instansi pusat dan kajian kebutuhan fasilitas yang tepat untuk mendukung program lingkungan hidup di Tanah Datar.

Rencana pembangunan laboratorium lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar adalah sebuah gagasan yang tampak progresif di atas kertas dan sarat potensi — baik untuk memperkuat kapasitas pengelolaan lingkungan maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah. Namun dari gagasan itu muncul sejumlah pertanyaan kritis yang tidak boleh diabaikan ketika daerah mulai menetapkan prioritas pembangunan.

Pertama, urgensi laboratorium ini mesti dikaitkan dengan kebutuhan nyata daerah.

Tanah Datar, seperti banyak kabupaten lain di Indonesia, menghadapi tantangan pengelolaan lingkungan yang kompleks: tingginya timbulan sampah yang mencapai puluhan ton per hari, rendahnya sistem pengelolaan limbah terpadu, serta kebutuhan data kualitas lingkungan yang akurat untuk perencanaan dan pengawasan. Antara News Sumbar+1 Pemerintah daerah telah menginisiasi program-program seperti satu nagari satu bank sampah dan pembentukan satgas pengelola sampah, namun problem pengelolaan sampah dan limbah tetap butuh peningkatan kapasitas teknis.

Dalam konteks itu, laboratorium lingkungan bisa menjadi alat penting untuk mengukur kualitas udara, air, tanah, dan limbah secara ilmiah — bukan sekadar untuk memenuhi keinginan administratif. Namun berita yang ada hanya menyebutkan kunjungan penjajakan kerja sama, tanpa detail teknis tentang target fungsi laboratorium, jenis parameter yang akan diuji, skema pendanaan, maupun tata kelola operasionalnya. 

Kedua, soal keberlanjutan dan kapasitas sumber daya manusia.

Mendirikan sebuah laboratorium bukan hanya soal gedung dan peralatan — tetapi lebih pada sumber daya manusia yang kompeten, proses akreditasi, sistem mutu, serta anggaran operasional yang berkelanjutan. Statistik nasional menunjukkan bahwa dari ratusan laboratorium lingkungan yang terdaftar di Indonesia, sebagian besar terkonsentrasi di Jawa. Sebagian kecil tersebar di luar Jawa, tetapi itu pun tidak otomatis mencerminkan kualitas dan cakupan layanan yang memadai. 

Tanah Datar tentu harus menjawab: siapa yang akan mengelola laboratorium ini? Apakah ada tenaga ahli lokal yang siap? Bagaimana dengan biaya operasional jangka panjang? Tanpa jawaban jelas, proyek ini berisiko menjadi investasi mahal yang menganggur dan tidak memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan lingkungan lokal.

Ketiga, dampak ekonomi perlu dianalisis lebih tajam.

Wakil Bupati menyatakan bahwa laboratorium akan mempercepat penelitian dan “menambah PAD” (pendapatan asli daerah). Namun tanpa kajian biaya-manfaat yang rinci, klaim potensi PAD ini bisa saja bersifat optimistik belaka. Investasi di peralatan canggih, sertifikasi akreditasi, dan pemeliharaan berkala membutuhkan alokasi anggaran yang signifikan. Apakah pasar untuk layanan analisis lingkungan di luar daerah cukup kuat? Apakah pemerintah daerah sudah menjajaki kemungkinan kolaborasi dengan industri, lembaga penelitian, atau perguruan tinggi? Hal-hal ini perlu dirinci agar tidak berujung pada beban anggaran yang membengkak.

Keempat, proyek laboratorium harus ditautkan dengan kebijakan lingkungan yang lebih luas.

Tanah Datar sudah mengusung berbagai program lingkungan — dari pengelolaan sampah serius hingga partisipasi dalam Program Kampung Iklim (Proklim). Tanah Datar+1 Agar laboratorium menjadi instrumen efektif, ia harus terintegrasi dengan strategi pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan. Misalnya, data laboratorium bisa menjadi dasar ilmiah bagi kebijakan pengurangan sampah, mitigasi banjir dan longsor, atau pemantauan kualitas air sungai. Tanpa integrasi ini, laboratorium hanya akan menjadi “proyek fisik” tanpa kontribusi nyata terhadap solusi permasalahan lingkungan di lapangan.

Gagasan membangun laboratorium lingkungan hidup di Tanah Datar memiliki potensi besar jika direncanakan secara matang, berbasis kebutuhan lokal yang riil, didukung sumber daya manusia kompeten, serta dikaitkan dengan arah kebijakan lingkungan yang jelas. Namun dalam bentuk rencana yang saat ini dipublikasikan, gagasan tersebut masih sekadar wacana simbolik yang membutuhkan banyak kejelasan — terutama tentang tujuan operasional, pembiayaan, dan sinergi dengan program lain.

Tanpa landasan tersebut, pembangunan laboratorium bisa jadi hanya menjadi alat legitimasi politis, bukan instrumen perubahan konkret terhadap kualitas lingkungan hidup masyarakat Tanah Datar. BS*