 |
ATAMBUA, NTT — Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) melalui Stasiun Bakamla Kupang telah memfasilitasi pemulangan enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Triasmo Sejahtera yang sempat terdampar di perairan Timor Leste. Proses serah terima berlangsung di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain, Atambua, Rabu (7/1/2026), di mana keenam nelayan diserahkan oleh KBRI Dili kepada Bakamla RI.
Kepala Stasiun Bakamla Kupang, Mayor Bakamla Yeanry M. Olang, S.Kom., M.M., secara resmi menerima para ABK dan penyerahan disaksikan unsur instansi terkait seperti pihak imigrasi, PLBN Motaain, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT.
Menurut Minister Counsellor KBRI Dili, Nugroho Yuwono Aribhino, pada 3 Januari 2026 pihaknya menerima laporan dari Otoritas Petroleum Nasional Timor Leste (Autoridade Nacional do Petróleo) mengenai enam nelayan WNI yang terombang-ambing di laut akibat kerusakan mesin kapal saat kembali melaut di sekitar kawasan eksplorasi migas Bayu Undan, Timor Gap. Mereka sempat kehilangan logistik dan kontak sebelum akhirnya memberi sinyal darurat.
“Sinyal darurat itu ditindaklanjuti, sehingga mereka berhasil dieevakuasi oleh kapal MMA Coral milik perusahaan migas Santos. Namun kapal mereka sempat tenggelam karena cuaca buruk saat proses penarikan,” jelas Nugroho. Selanjutnya, keenam nelayan dibawa ke Dili dan ditampung di shelter KBRI Dili. Seluruh kebutuhan dasar, layanan kesehatan, dan administrasi pemulangan mereka telah difasilitasi oleh KBRI.
Mayor Yeanry menyatakan bahwa laporan kehilangan kontak kapal diterima sejak 29 Desember 2025, dan sejak itu Bakamla melakukan koordinasi intensif bersama Kantor SAR Kupang, keluarga nelayan, dan instansi lain hingga dipastikan lokasi mereka di Timor Leste. “Puji syukur, keenam ABK berhasil ditemukan dalam kondisi sehat dan dapat dipulangkan ke tanah air. Ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi warga negara Indonesia, khususnya para nelayan,” ujarnya.
Bakamla RI juga mengimbau para nelayan untuk selalu memastikan kesiapan kapal, kelengkapan dokumen, serta alat navigasi dan komunikasi sebelum melaut untuk mengurangi risiko dan mempermudah penanganan dalam keadaan darurat di laut.
Setelah serah terima di PLBN Motaain, keenam ABK dibawa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan setempat untuk diserahkan kepada keluarga masing-masing. Para nelayan yang dipulangkan terdiri dari satu nahkoda, Erfan Agus, serta lima ABK lainnya yaitu Alfurkan Kapitan Lamahala, Juslan Tungga, Kamaruddin, Muhaimin Abas, dan Nawwir Gazali.
Berita tentang pemulangan enam nelayan Indonesia yang terdampar di perairan Timor Leste bukan sekadar laporan bantuan darurat, melainkan potret kuat bagaimana negara hadir di ruang yang sering luput dari sorotan publik—laut yang luas, rawan, dan tak kenal batas administratif. Bakamla RI, melalui Stasiun Bakamla Kupang, mengambil peran sentral dalam upaya penyelamatan ini, yang berujung pada pemulangan enam Anak Buah Kapal (ABK) KM Triasmo Sejahtera ke tanah air.
Kisah ini bermula dari kerusakan mesin kapal dan perjalanan gelombang tak pasti yang membuat enam nelayan terombang-ambing di perairan Bayu Undan dan Timor Gap. Ketika sinyal darurat mereka tertangkap, respons cepat bukan hanya soal evakuasi oleh kapal swasta (kapal MMA Coral milik perusahaan migas), tetapi juga mengenai koordinasi diplomatik dan operasional lintas batas: Bakamla RI, Kantor SAR Kupang, KBRI Dili, dan otoritas setempat bersinergi demi satu tujuan—melindungi warga negara Indonesia yang menghadapi situasi ekstrem di laut.
Kasus ini memperlihatkan dua hal fundamental tentang negara modern di kancah maritim:
Pertama, pelayanan negara terhadap warganya harus melampaui batas teritorial. Laut bukanlah zona kosong tanpa warga; nelayan Indonesia yang melaut bukan hanya pelaku ekonomi informal, tetapi bagian dari komunitas yang haknya dilindungi oleh konstitusi dan hukum internasional. Ketika mereka terdampar di wilayah asing, negara wajib menjembatani: itulah yang dilakukan melalui fasilitasi pemulangan oleh Bakamla.
Kedua, respon ini bukan sekadar aksi satu lembaga tapi produk kerja sama multi-instansi—antara militer laut, diplomasi, SAR, dan pemerintah daerah. Ini menegaskan betapa kompleksnya tantangan maritim yang seringkali menyentuh aspek kemanusiaan, strategi keamanan, hingga hubungan bilateral. Kehadiran negara dalam konteks ini bukan hanya simbolik, tetapi nyata dan operasional.
Namun, ada dimensi lain yang tak boleh diabaikan: mitigasi risiko dan pencegahan. Bakamla sendiri (dan berbagai media mengutip pejabatnya) terus mengimbau nelayan untuk memastikan kesiapan kapal, navigasi, komunikasi, dan dokumen sebelum melaut—suatu pengakuan bahwa perlindungan tidak hanya soal penyelamatan, tapi juga edukasi dan kesiapan teknis. Ini adalah pengakuan bahwa negara tidak hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi juga berupaya mengurangi frekuensi krisis itu sendiri.
Lebih jauh, kejadian ini membuka diskusi penting tentang ketidaksetaraan akses aman di laut. Nelayan kecil sering kali berhadapan dengan kondisi ekstrim yang jauh dari perlindungan infrastruktur dan jaringan keselamatan. Respons negara yang cepat adalah sesuatu yang patut diapresiasi—tetapi apakah itu cukup? Upaya perlindungan maritim ideal harus mencakup investasi pada teknologi navigasi murah, pelatihan keselamatan laut, dan jaringan komunikasi yang kuat untuk komunitas pesisir.
Pada akhirnya, kisah enam nelayan Indonesia yang selamat dan dipulangkan ini mencerminkan sebuah narasi yang lebih besar: bahwa laut bukan sekadar wilayah tak berpenghuni di peta, tetapi habitat kerja dan kehidupan yang berisiko tinggi. Negara, melalui lembaga seperti Bakamla RI, dipanggil bukan hanya untuk menegakkan kedaulatan, tetapi menegakkan perlindungan terhadap warga maritimnya—di mana pun mereka berada. Idc*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/01/kepala-man-4-tanah-datar-buka-pbm.html
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar