JAKARTA —1.000 paket bantuan sembako lengkap dengan perlengkapan ibu dan anak bagi warga Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdampak banjir bandang pada akhir November 2025 lalu disalurkan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Bantuan kembali disalurkan untuk masyarakat Sumatera Barat yang terdampak bencana.
Berat mencapai 12 ton total bantuan tersebut dan diberangkatkan pada Minggu (21/12) menggunakan kapal dari Dermaga Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Diperkirakan tiba di Mentawai keesokan harinya. Pelepasan bantuan dilakukan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang, Wahyu Hidayat, yang mewakili Andre Rosiade karena berhalangan hadir secara langsung.
"Bang Andre Rosiade memberikan amanah ini langsung. Kami diminta mengantarkan 1.000 paket sembako beserta perlengkapan ibu dan anak untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai," ujar Wahyu, dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025) lalu.
Wahyu menegaskan, meskipun dampak banjir bandang di Mentawai tidak sebesar di sejumlah daerah lain di Sumatera Barat, masyarakat tetap merasakan dampaknya dan membutuhkan perhatian serta bantuan nyata. Daerah ini tak boleh terlupakan.
Total bantuan yang dikirimkan terdiri dari 1.000 paket beras serta 1.000 paket perlengkapan bayi dan kebutuhan ibu. Setibanya di Mentawai, bantuan tersebut langsung diserahterimakan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, dan dikawal oleh tiga anggota Fraksi Gerindra DPRD Kepulauan Mentawai, yakni Manual Simamora, Parsaoran Simanjuntak, dan Manuel Salimu.
Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyampaikan bahwa bantuan yang diterima mencakup berbagai jenis logistik dasar. "Sore ini kita menerima sembako bantuan dari Bapak Andre Rosiade Total ada 5 ton beras dan 7 ton logistik lainnya yang telah diserahterimakan," kata Rinto. Rinto mengatakan, bantuan seberat 12 ton tersebut akan segera disalurkan secara merata ke wilayah-wilayah yang masyarakatnya dinilai paling membutuhkan.
Rinto juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Andre Rosiade atas kepeduliannya terhadap warga Kepulauan Mentawai. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Andre Rosiade. Semoga Bapak sehat selalu, dilancarkan usahanya, dan panjang umur. Bantuan ini akan segera kami sampaikan dan kirimkan kepada masyarakat Mentawai," tutupnya.
Sementara itu, Andre Rosiade menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat hadir langsung di Kepulauan Mentawai. Ia mengaku prihatin atas musibah yang menimpa masyarakat di wilayah kepulauan tersebut. "Saya titipkan bantuan ini untuk saudara-saudara kita di Mentawai. Semoga bermanfaat dan bisa sedikit meringankan beban warga yang terdampak banjir," kata Andre.
Andre juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Mentawai, baik dalam penanganan bencana maupun pembangunan daerah, agar masyarakat di wilayah terluar Sumatera Barat tersebut tidak luput dari perhatian pemerintah pusat.
Banjir bandang di Kepulauan Mentawai kembali menyajikan satu kenyataan lama: bagi wilayah pinggiran, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian kesabaran terhadap kehadiran negara. Ketika air surut, yang sering tertinggal justru pertanyaan—siapa yang benar-benar datang?
Pengiriman 1.000 paket sembako dan perlengkapan ibu-anak oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memang patut diapresiasi. Bantuan seberat 12 ton yang menyeberangi laut dari Bungus ke Mentawai bukan perkara simbolik semata. Di wilayah kepulauan dengan akses terbatas, logistik adalah soal hidup-mati terdampak. Dalam konteks itu, bantuan konkret lebih berarti daripada pidato empatik yang menguap di udara.
Namun di titik inilah kita perlu bersikap jujur. Ketika bantuan kemanusiaan menjadi berita utama, itu sekaligus menjadi cermin retak dari sistem penanggulangan bencana kita. Mengapa warga di wilayah terluar masih harus menunggu “kepedulian tokoh” alih-alih respons cepat dan sistematis negara? Mengapa solidaritas personal sering terasa lebih nyata dibandingkan mekanisme yang resmi?
Andre Rosiade menyebut bantuan ini sebagai amanah. Kata itu penting—karena amanah seharusnya bukan pengecualian, melainkan standar. Wakil rakyat memang dituntut hadir saat krisis, tetapi kehadiran itu idealnya tidak menggantikan peran negara, melainkan memperkuatnya. Jika tidak, kita berisiko menormalisasi situasi di mana keselamatan warga bergantung pada inisiatif individu, bukan pada sistem yang adil dan siap siaga.
Mentawai bukan wilayah baru dalam daftar daerah rawan bencana. Sejarah gempa, tsunami, dan banjir telah berulang kali memberi peringatan. Maka, komitmen yang disampaikan—untuk mengawal pembangunan dan penanganan bencana—harus dibaca sebagai janji jangka panjang, bukan penutup rilis pers. Bantuan darurat penting, tetapi yang lebih krusial adalah investasi pada mitigasi, infrastruktur, dan akses layanan dasar yang berkelanjutan.
Apresiasi kepada Andre Rosiade layak diberikan. Namun empati tidak boleh berhenti pada ucapan terima kasih dan doa panjang umur. Yang dibutuhkan warga Mentawai adalah jaminan bahwa setelah kamera pergi dan berita berganti, negara tetap tinggal. Hadir bukan hanya saat banjir bandang, tetapi juga saat cuaca cerah—membangun, mencegah, dan melindungi. Karena pada akhirnya, bencana alam memang tak terhindarkan. Tetapi ketertinggalan dan keterlambatan negara—itu pilihan. (Sumber Inspirasi Detik News)*
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar