PADANG PANJANG, KOMINFO — Pemerintah Kota Padang Panjang memastikan Perubahan APBD 2026 tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi diarahkan untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan perekonomian dan memperkuat pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Wakil Wali Kota Allex Saputra saat membacakan jawaban Wali Kota Hendri Arnis atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (2/9/2026).
Menjawab pertanyaan DPRD mengenai penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 13,87 persen, Allex mengatakan, penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan kondisi riil dan proyeksi penerimaan hingga akhir tahun.
Menurutnya, dinamika aktivitas ekonomi, capaian pajak dan retribusi, serta penyesuaian proyeksi Opsen PKB dan BBNKB menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi perubahan target PAD.
“Penyesuaian target PAD merupakan langkah korektif agar perencanaan pendapatan lebih realistis, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. APBD tidak boleh dibangun berdasarkan angka yang tinggi tetapi sulit direalisasikan,” tegasnya.
Meski target PAD disesuaikan, Pemko tetap melakukan berbagai langkah untuk memperkuat pendapatan daerah. Di antaranya melalui digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi, pemutakhiran data PBB, penagihan piutang, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara transparan.
Di sisi lain, pendapatan transfer mengalami kenaikan Rp79,018 miliar. Tambahan tersebut berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) Pemerintah Pusat untuk penanggulangan enam bencana yang terjadi pada semester I 2026. Tambahan TKD itu akan diarahkan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk pembangunan jalan, jaringan, irigasi, gedung dan berbagai sarana prasarana lainnya.
Pemko juga memanfaatkan SiLPA 2025 sekitar Rp39 miliar sebagai sumber pembiayaan dalam Perubahan APBD 2026. Penggunaan tersebut ditujukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pembangunan.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, Pemko tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang 5,95 persen pada 2026.
Untuk mengejar target tersebut, belanja daerah diarahkan kepada sektor yang dinilai memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, seperti perdagangan, UMKM, pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif, event dan infrastruktur.
Dukungan langsung bagi UMKM dialokasikan Rp1,326 miliar. Jika digabungkan dengan dukungan melalui urusan perdagangan, totalnya mencapai Rp5,195 miliar. “Orientasinya adalah mendorong UMKM naik kelas, semakin mandiri, produktif dan berdaya saing, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Allex.
Pemko, lanjutnya, juga menyadari kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio membutuhkan respons melalui kebijakan yang konkret. Langkah yang disiapkan meliputi pelatihan kerja, penguatan UMKM, perluasan akses pasar dan pembiayaan, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, serta perlindungan bagi pekerja rentan.
Dalam penyusunan Perubahan APBD, efisiensi belanja dilakukan dengan menyasar belanja administratif, perjalanan dinas, rapat dan kegiatan yang urgensinya relatif rendah, serta belanja barang dan jasa yang masih dapat dioptimalkan. Namun, Allex menegaskan efisiensi tidak dilakukan terhadap pelayanan dasar masyarakat.
“Pelayanan dasar bukan menjadi objek efisiensi. Pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, penanganan kemiskinan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas,” tegasnya.
Anggaran hasil efisiensi selanjutnya diarahkan kepada program yang memberikan manfaat lebih langsung kepada masyarakat, seperti peningkatan infrastruktur pelayanan, penanganan rumah tidak layak huni, rehabilitasi jaringan irigasi dan penguatan ekonomi masyarakat.
Untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, Pemko memperkuat intervensi berbasis DTSEN, verifikasi lapangan serta koordinasi lintas perangkat daerah melalui TKPKD. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan diberikan kepada kelompok yang tepat dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan.
Selain menangani dampak bencana, Pemko juga memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana dan Rencana Kontingensi.
Allex menegaskan keberhasilan Perubahan APBD nantinya tidak hanya diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi terutama dari manfaat pembangunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Kita ingin Perubahan APBD ini menjadi instrumen untuk mempercepat pemulihan pascabencana, menggerakkan ekonomi, memperkuat pelayanan publik dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata,” harapnya.
Pemko berharap pembahasan bersama DPRD berlangsung konstruktif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah untuk mencapai target RPJMD 2025–2029.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Imbral, didampingi Wakil Ketua Mardiansyah dan Nurafni Fitri dan dihadiri anggota DPRD lainnya, unsur Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala OPD, pimpinan BUMN dan BUMD, Bawaslu, camat, lurah serta undangan lainnya. (rifki)*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/09/rsud-parik-malintang-resmi-berganti.html
.jpg)
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar