Petinggi OJK dan BEI Mundur, Pemerintah Janjikan Reformasi Tata Kelola

JAKARTA — Pasar modal Indonesia diguncang oleh pengunduran diri sejumlah pejabat tinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada akhir Januari. Peristiwa ini terjadi di tengah tekanan hebat di bursa saham, menyusul koreksi tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan meningkatnya sorotan investor global terhadap tata kelola pasar Indonesia.

Pengunduran diri tersebut langsung memicu spekulasi luas di ruang publik. Namun pemerintah menegaskan bahwa langkah ini bukan akibat ultimatum politik, tekanan hukum, maupun ancaman penangkapan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan evaluasi menyeluruh terhadap stabilitas pasar keuangan nasional.

Menteri Keuangan menegaskan bahwa negara memastikan operasional pasar modal tetap berjalan normal, dan tidak ada penghentian perdagangan yang disebabkan oleh kekosongan kepemimpinan. Pemerintah juga menyatakan bahwa proses transisi akan dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Tekanan Global dan Sorotan Transparansi

Gejolak ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Pasar Indonesia sebelumnya berada dalam sorotan lembaga indeks global MSCI, yang menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi data, likuiditas, serta struktur kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia. Peringatan tersebut memicu kekhawatiran investor asing dan mempercepat aksi jual di pasar saham.

Dalam beberapa hari perdagangan, nilai kapitalisasi pasar Indonesia sempat tergerus signifikan, sebelum akhirnya menunjukkan tanda-tanda stabilisasi. Pemerintah menilai kondisi ini sebagai peringatan serius untuk melakukan pembenahan tata kelola pasar secara menyeluruh.

Tidak Ada Konfirmasi Kasus Pidana

Hingga saat ini, tidak ada pernyataan resmi dari aparat penegak hukum yang mengaitkan pengunduran diri pejabat OJK dan BEI dengan penyidikan pidana, praktik manipulasi saham, maupun dugaan keberadaan “mafia pasar modal”.

OJK menyatakan belum menerima laporan resmi dari kepolisian terkait kasus saham gorengan atau rekayasa harga yang melibatkan pimpinan lembaga. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi yang tidak terverifikasi.

Reformasi Jadi Fokus Utama

Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa kepercayaan pasar harus dipulihkan. Evaluasi terhadap sistem pengawasan, transparansi data pemegang saham, serta perlindungan investor ritel menjadi agenda utama ke depan.

Langkah pembenahan ini diharapkan dapat:

• Memperkuat kepercayaan investor global

• Meningkatkan kualitas tata kelola pasar modal

• Mengurangi ruang spekulasi dan manipulasi hargaMemastikan regulator berfungsi independen dan akuntabel

Pasar Mulai Merespons Positif

Setelah fase tekanan, IHSG mulai menunjukkan pergerakan stabil dan berangsur menguat. Pelaku pasar menilai respons cepat pemerintah dan komitmen reformasi sebagai sinyal positif bagi keberlanjutan pasar modal Indonesia.

Analis menilai, stabilitas jangka panjang lebih penting daripada mempertahankan status quo, dan transisi kepemimpinan yang bersih justru dapat menjadi momentum perbaikan struktural.

Menyusul rontoknya bursa dan mundurnya para pimpinan OJK dan BEI, pemerintah menyatakan akan mempercepat langkah reformasi struktural pasar modal untuk menata ulang dan memperkuat kredibilitas bursa.

Langkah ini dilakukan antara lain dengan demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas di bursa dengan cara menaikkan porsi saham yang dimiliki publik (free float) dari minimal 7,5 persen menjadi 15 persen, serta upaya penegakan hukum terhadap pelaku praktik saham gorengan dan manipulasi saham.

Demutualisasi adalah proses perubahan status BEI dari sebelumnya organisasi berbasis keanggotaan atau self-regulatory organization (SRO) yang dimiliki perusahaan sekuritas anggota bursa, menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki publik atau pihak lain.

Terkait demutualisasi ini, BEI terbuka atas entitas mana pun yang ingin menjadi pemegang saham bursa. Salah satu yang sudah menyampaikan ketertarikan adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang saat ini menjadi superholding badan usaha milik negara (BUMN).

Baca Juga

https://www.potretkita.net/2026/02/menteri-pu-instruksikan-jalur-lembah.html