TANAH DATAR,- Memastikan pelaksanaan proyek strategis bisa terlaksana, Staf Khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khairul Jasmi kunjungi Kabupaten Tanah Datar, Rabu (21/1/2026).
Di Tanah Datar, didampingi Bupati Eka Putra beserta Wakil Bupati Ahmad Fadly, Ketua DPRD Anton Yondra, Sekda Abdurrahman Hadi, Asisten, dan beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Khairul Jasmi mengunjungi beberapa titik lokasi yang disiapkan sebagai lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut.
“Pada prinsipnya, kita akan mendukung penuh kemajuan pembangunan di Tanah Datar,” ujar putra Nagari Supayang, Kecamatan Salimpaung itu.
Dikatakan dia, beberapa program pembangunan strategis di Tanah Datar akan didukung sepenuhnya yang diinisiasi oleh COO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria.
“Semoga rencana pembangunan proyek strategis ini bisa terealisasi dengan baik. Tergantung segala sesuatunya dapat dipercepat oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.
Disaat itu juga, Bupati Eka Putra menyatakan siap bekerjasama dengan COO BPI Danantara selaku Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) terkait pembangunan pembangunan infrastruktur dan pariwisata di Tanah Datar.
“Alhamdulillah, kegiatan ini terlaksana hasil dari kunjungan beberapa waktu ke BUMN di Jakarta. Dari pertemuan itu, Kami banyak diberi tugas, untuk merealisasikan pembangunan-pembangunan di Tanah Datar, beberapa lokasi ada di Nagari Tanjung Alam dan daerah lainnya. Untuk itu, mari bersama-sama kita dukung,” ucapnya.
Bupati Eka Putra juga sampaikan rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban terdampak banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di kabupaten Tanah Datar.
“Mngingat pembangunan Huntap untuk korban banjir bandang ini, juga akan turut dibantu oleh Danantara/BUMN,” ungkapnya seraya menyerahkan proposal pembangunan kepada Stah Khusus BUMN Khairul Jasmi.
Diakui dia, buat kemajuan pembangunan di Tanah Datar, pihaknga akan intens berkomunikasi dengan lembaga atau kementrian di pusat, seperti Kementrian BUMN ini.
“Dukungan serta pendampingan dari Staf khusus BP BUMN Bapak Khairul Jasmi yang juga putra asli Tanah Datar, sangat dibutuhkan,” sebutnya.
Senada juga disampaikan Ketua DPRD Anton Yondra. “Bahwa rencana pembangunan dibeberapa lokasi di Luhak Nan Tuo ini, akan didukung penuh oleh pemerintah pusat, melalui Kementrian BUMN,” ujarnya.
Rencana pembangunan dari pemerintah pusat yang akan dilaksanakan itu, kata Anton Yondra tentu bisa bermanfaat bagi masyarakat.
“Rencana ini, juga suatu bentuk perhatian tokoh masyakat Tanah Datar bagi kampung halamannya. Bukan hanya sampai disini, masih banyak hal lainnya yang akan terlaksana ke depannya,” pungkasnya. (Nas)
Proyek Strategis Datang, Tanah Datar Jangan Sekadar Jadi Lokasi
Kunjungan Staf Khusus BUMN ke Tanah Datar terdengar menjanjikan. Kata kuncinya berderet rapi: proyek strategis, Danantara, infrastruktur, pariwisata, hunian tetap. Semua tampak indah di atas kertas. Tapi sejarah pembangunan mengajarkan satu hal penting: yang strategis bagi pusat belum tentu otomatis menyejahterakan daerah.
Tanah Datar jelas tak kekurangan lahan, apalagi semangat pejabat. Yang kerap kurang justru posisi tawar dan keberanian daerah memastikan pembangunan tidak berubah menjadi proyek “datang–bangun–pergi”, sementara masyarakat hanya kebagian debu dan janji.
Fakta bahwa Khairul Jasmi adalah putra daerah memberi harapan moral. Tapi pembangunan tidak boleh bertumpu pada ikatan emosional semata. Ia harus diikat oleh regulasi yang melindungi rakyat, transparansi anggaran, dan keberpihakan nyata kepada kebutuhan lokal—bukan sekadar mengejar target investasi.
Pernyataan bahwa realisasi proyek “tergantung percepatan pemerintah daerah” patut dicermati. Kalimat ini sering menjadi bola panas: jika proyek mandek, daerah disalahkan; jika berjalan tapi bermasalah, masyarakat yang menanggung dampaknya. Maka percepatan jangan dimaknai sebagai memotong partisipasi publik, apalagi mengabaikan kajian lingkungan dan sosial.
Rencana pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban banjir bandang adalah titik krusial. Ini bukan proyek etalase. Ini soal hak korban untuk hidup layak dan aman. Huntap tidak boleh menjadi sekadar bangunan cepat jadi, tapi jauh dari sumber penghidupan, fasilitas pendidikan, dan akses ekonomi. Jika itu terjadi, maka “pemulihan” hanyalah pemindahan masalah.
Dukungan DPRD dan OPD memang penting. Tapi lebih penting lagi adalah mekanisme kontrol. Siapa mengawasi? Siapa memastikan manfaatnya sampai ke masyarakat nagari? Dan siapa yang berani bersuara jika arah proyek melenceng dari kepentingan rakyat?
Tanah Datar bukan daerah kosong yang bisa dipetakan seenaknya. Ia punya sejarah, adat, dan struktur sosial yang hidup. Proyek strategis harus berdialog dengan itu semua—bukan menabraknya atas nama percepatan.
Investasi memang perlu. Tapi pembangunan sejati diukur bukan dari seberapa cepat proyek dimulai, melainkan seberapa lama manfaatnya bertahan. Tanah Datar layak maju—bukan sekadar dilewati agenda besar pusat. BS*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/02/kecerdasan-vs-persepsi-sebuah-kritik.html
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar