 |
JAKARTA –Percakapan antara Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak soal biaya pembuatan sumur bor yang disebut mencapai Rp 100 – 150 juta per titik di wilayah terdampak bencana menjadi perbincangan hangat di media sosial. BS
Warganet ramai membicarakan angka biaya tersebut, membandingkannya dengan biaya pembuatan sumur bor biasa yang menurut sebagian pihak bisa jauh lebih murah. Mereka menilai angka Rp 150 juta terkesan tinggi dan meminta ada penjelasan yang lebih rinci soal komponen biaya yang dipakai. www.Pikiran-Rakyat.com
Menanggapi polemik ini, Dinas Penerangan Angkatan Darat melalui Brigjen Donny Pramono menegaskan bahwa biaya sebesar itu bukanlah untuk satu rumah tangga, melainkan mencakup proyek sumur bor komunal yang dirancang untuk melayani puluhan hingga ratusan kepala keluarga sekaligus, sekaligus fasilitas pendukung seperti instalasi pompa hidram untuk distribusi air, bahkan saluran irigasi. BentengSumbar.com
Donny juga menjelaskan bahwa pembangunan sumur tersebut dilakukan oleh personel TNI AD sebagai bagian dari kegiatan kemanusiaan dan bantuan di lapangan, sehingga angka total anggaran itu wajar bila dilihat dari cakupan layanan serta kebutuhan teknis di daerah bencana yang seringkali memiliki kondisi geografis sulit.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan dalam rapat bahwa kisaran biaya tersebut dinilai wajar mengingat kedalaman sumur yang mencapai 100–200 meter, serta adanya kebutuhan sarana pendukung lain seperti tangki dan instalasi yang menyertainya. Liputan6
TNI AD berharap publik tidak memandang angka tersebut sebagai pemborosan, tetapi memahami tujuan besar proyek yang bertujuan menyediakan akses air bersih dalam skala komunitas yang terdampak bencana, bukan sekadar sumur rumah tangga biasa.
Sumur Bor Rp150 Juta: Antara Fakta, Asumsi, dan Akuntabilitas Publik
Polemik yang mencuat di jagat maya soal biaya pembuatan sumur bor hingga Rp150 juta adalah contoh sempurna bagaimana ruang publik bereaksi terhadap angka tanpa konteks rinci. Tuduhan warganet yang menyebut angka itu tidak masuk akal menunjukkan kesulitan masyarakat memahami proyek pemerintah dari satu dimensi angka saja. Sementara TNI Angkatan Darat (TNI AD) berupaya memberi penjelasan, respons publik justru memperjelas adanya kesenjangan antara niat baik program sosial dan cara penyampaian serta transparansi anggarannya. BentengSumbar.com
Pertama, perlu dicatat bahwa apa yang disebut “sumur bor Rp150 juta” bukanlah sumur bor sederhana yang dibangun di halaman rumah satu keluarga, melainkan sumur komunal yang dibangun untuk kebutuhan air bersih masyarakat desa atau wilayah pascabencana. TNI AD menjelaskan konteks pengerjaannya melibatkan kedalaman pengeboran yang tinggi (100–200 meter) demi mendapatkan sumber air yang stabil dan kapasitas yang bisa memenuhi kebutuhan puluhan hingga ratusan kepala keluarga. Liputan6
Di satu sisi, klaim tersebut memang bisa dibenarkan secara teknis: biaya pembuatan sumur bor sangat tergantung pada kedalaman, geologi tanah, jenis pipa, pompa, logistik, dan infrastruktur pendukungnya. Rata-rata biaya pembuatan sumur bor dengan spesifikasi rumah tangga saja bisa mencapai puluhan juta bahkan lebih tergantung kedalaman dan fasilitasnya. detikcom Maka ketika menjadi sumur komunal dengan kedalaman dan kapasitas di atas rata-rata, angka Rp150 juta tidak serta-merta bisa dijustifikasi sebagai pemborosan jika dilihat dari aspek teknisnya.
Namun, kritik publik tidak semata soal angka itu sendiri — melainkan soal ketidaktahuan bagaimana anggaran itu dipecah, diuji di lapangan, dan dipertanggungjawabkan. Ketika angka itu muncul di forum rapat dan langsung viral tanpa penjelasan teknis atau dokumen rinci, masyarakat lantas membandingkannya dengan biaya sumur bor biasa yang jauh lebih murah di tempat lain. Di satu wilayah, warga mengaku mampu membuat sumur bor kurang dari Rp20 juta, yang membuat publik makin skeptis terhadap angka Rp150 juta. Lampungnesia
Polemik ini sejatinya bersinggungan dengan isu akuntabilitas anggaran negara yang lebih luas: masyarakat menuntut agar setiap rupiah yang digelontorkan oleh institusi negara — apalagi TNI AD yang menggunakan dana dari APBN — dapat ditelusuri, diperbandingkan dengan harga pasar, serta dijelaskan secara transparan. Ketiadaan rincian komponen biaya (misalnya biaya bor, alat berat, transportasi ke lokasi terpencil, pompa hidram, instalasi pipa dan tangki) membuat publik mudah berspekulasi dan mengasumsikan adanya pemborosan atau mark up. www.Pikiran-Rakyat.com
TNI AD sendiri tampak berfokus pada narasi manfaat sosial proyek langsung di lapangan — bahwa proyek membantu memenuhi kebutuhan dasar air bersih pascabencana. Tapi narasi manfaat tidak cukup untuk menghapus keraguan publik ketika angka besar dihubungkan dengan anggaran negara. Dalam demokrasi yang sehat, transparansi data dan mekanisme anggaran adalah sekutu utama legitimasi. Tanpa itu, kritik, baik yang rasional maupun emosional, akan terus menguat di ruang publik.
Intinya, polemik ini bukan sekadar “sumur bor mahal”; melainkan cermin dari ketidakpercayaan publik terhadap proses pengelolaan anggaran publik dan cara komunikasi pemerintah. Penyampaian angka tanpa konteks rinci membuka ruang bagi spekulasi, sementara kebutuhan transparansi anggaran semakin mendesak di era sosial media yang cepat menyebarkan narasi tanpa verifikasi teknis. Ancaman bukan lagi sekadar kritik pedas warganet, melainkan terbentuknya persepsi publik yang lebih luas bahwa pemerintahan mengutamakan angka besar daripada akuntabilitas yang jelas. BS*
Baca Juga
https://www.potretkita.net/2026/01/sby-dinilai-tepat-tempuh-jalur-hukum.html
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar