SBY Dinilai Tepat Tempuh Jalur Hukum Soal Isu Ijazah Jokowi

JAKARTA – Langkah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mempertimbangkan jalur hukum terhadap penyebar fitnah terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dinilai tepat dan perlu di tengah maraknya disinformasi di ruang publik. BentengSumbar.com

Kepala Badan Riset & Inovasi Strategis (BRAINS) DPP Partai Demokrat, Ahmad Khoirul Umam, menegaskan tudingan yang mengaitkan SBY dengan isu ijazah Jokowi tidak memiliki dasar fakta dan kerap disebarkan oleh akun-akun anonim secara masif. Menurut Umam, narasi palsu itu berpotensi menyesatkan publik dan merusak ruang demokrasi. detiknews

“Pak SBY sama sekali tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu tersebut. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi berjalan baik,” kata Umam dalam keterangan tertulis kepada wartawan. detiknews

Untuk menghentikan penyebaran fitnah dan membuka ruang klarifikasi, Demokrat menyatakan langkah hukum diperlukan, dimulai dengan somasi kepada pihak-pihak yang menyebarkan informasi bohong. Umam juga menekankan bahwa penegakan hukum penting agar demokrasi berjalan berdasarkan fakta dan hukum, bukan rumor. 

Isu ijazah Jokowi sendiri telah menjadi perdebatan publik dalam beberapa waktu terakhir, dengan berbagai pihak saling bersengketa soal keaslian dokumen dan tuduhan fitnah di media sosial.

Menimbang Langkah Hukum SBY: Kritik dan Implikasi Demokrasi

Isu mengenai ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang dipertanyakan keasliannya tidak lagi murni tentang legalitas dokumen. Dari sisi hukum, polisi telah memegang dokumen asli dan menyegel bukti terkait penyelidikan di tingkat aparat penegak hukum, serta proses hukum terhadap beberapa pihak yang menyebarkan kabar atau tuduhan palsu telah berjalan. Namun secara substansi, kasus ini sesungguhnya telah bergeser jauh dari kerangka obyektifitas fakta ilmiah menuju arena spekulasi politik yang berbahaya bagi demokrasi. Jakarta Daily - Indonesia News Portal

Dalam konteks yang berkembang, belakangan ini muncul pula narasi — khususnya dalam ruang publik daring — yang mengait-ngaitkan SBY dengan isu tersebut, meski tidak ada bukti konkret yang mendasari hubungan tersebut. Pernyataan dari Partai Demokrat menegaskan bahwa tuduhan keterlibatan SBY adalah fitnah tak berdasar, disebarkan oleh akun anonim yang terkesan terkoordinasi, dan berpotensi membentuk persepsi publik yang keliru. detiknews

Menanggapi kondisi ini, SBY — melalui pernyataan partai — mempertimbangkan langkah hukum, dimulai dengan somasi kepada penyebar fitnah sebelum memutuskan jalur hukum lebih lanjut. Langkah ini dipandang sebagai respons yang tepat dan perlu dalam menghadapi arus disinformasi di ruang publik yang makin masif dan hebat dalam menyebarkan narasi tanpa verifikasi. BentengSumbar.com

Langkah hukum tersebut bukan semata soal pembelaan pribadi, tetapi lebih jauh soal pembelaan terhadap logika demokrasi yang sehat. Di era informasi digital seperti sekarang, kebebasan berekspresi yang tidak disertai tanggung jawab telah berubah menjadi senjata memecah belah: satu unggahan anonim dapat mencemari reputasi negarawan, memecah ruang publik, dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi serta proses hukum. Menunggu hukum bertindak — melalui somasi dan pelaporan pidana bagi penyebar fitnah — menjadi pengingat bahwa kebebasan berpikir tetap harus berpijak pada fakta, bukan spekulasi tanpa dasar. detiknews

Namun kritik tajam terhadap langkah hukum SBY juga perlu dipahami dalam dimensi yang lebih luas: ketika tokoh publik menempuh jalur peradilan terhadap akun anonim atau narasi publik yang provokatif, kita harus bertanya apakah hukum digunakan sebagai alat untuk membendung hoaks atau bisa saja menjadi preseden bagi pembungkaman kritik — bahkan legit form kritik — terhadap figur publik. Batasan antara fitnah yang merusak dan kritik sah sering kabur dalam praktiknya. Karena itu penting bagi demokrasi untuk memperkuat literasi media, transparansi proses hukum, dan peran institusi penegak hukum yang dapat dipercaya sebagai rujukan obyektif, bukan sekadar arena pertarungan narasi partisan.

Kisah ini mengingatkan kita bahwa isu seperti ijazah seorang presiden bukan hanya persoalan administratif, tetapi barometer kualitas demokrasi: kebenaran fakta sudah seharusnya diuji oleh hukum dan publik, bukan oleh bisik-bisik akun anonim di media sosial. BFDA*