PADANG PANJANG, KOMINFO — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Padang Panjang diharapkan benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal, khususnya pedagang di Pasar Pusat.
Wali Kota, Hendri Arnis menegaskan, amanat program MBG sejatinya tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus mampu mendorong perputaran ekonomi di daerah tempat program tersebut dijalankan. Karena itu, menurutnya, belanja bahan pangan seharusnya dilakukan di Padang Panjang, bukan dari luar daerah.
“Kalau belanjanya di sini, ekonomi kita hidup. Harus ada pembatasan dan pengaturan yang jelas. Ini perlu regulasi,” tegasnya saat memimpin rapat bersama unsur Forkopimda dan jajaran Pemerintah Kota di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (29/1/2026).
Wako Hendri menilai, sejauh ini pelaksanaan MBG belum memberikan efek signifikan terhadap pedagang pasar. Kondisi tersebut harus segera dibenahi agar tujuan program tidak melenceng dari semangat pemberdayaan ekonomi rakyat.
Sejalan dengan itu, Wakil Wali, Allex Saputra, menyampaikan adanya keluhan masyarakat terkait kualitas sajian MBG, di antaranya temuan buah yang tidak layak konsumsi. Hal ini menjadi perhatian serius agar standar mutu dan keamanan pangan tetap terjaga.
Dukungan terhadap langkah Wali Kota juga disampaikan Kapolres, AKBP Wisnu Hadi. Ia menegaskan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya mengambil bahan pangan dari pedagang lokal.
“Ini penting untuk mendukung perputaran ekonomi UMKM dan pedagang kecil di Padang Panjang,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua DPRD, Imbral menyatakan dukungannya terhadap penguatan regulasi agar penyelenggaraan MBG benar-benar berpihak kepada masyarakat daerah.
Selain membahas MBG, rapat juga mengulas sejumlah isu strategis lainnya, antara lain potensi kapur sebagai sumber daya daerah, serta persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2026 yang akan digelar pada 2 Oktober 2026 di Kota Padang.
Wako Hendri menekankan penggunaan atlet lokal yang telah menetap minimal dua tahun di Padang Panjang, serta kesiapan daerah dalam menghadapi bulan Ramadan dan Idulfitri.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang sekaligus Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Dian Eka Purnama memaparkan perkembangan penanganan pascabencana hidrometeorologi.
Berdasarkan data verifikasi tim gabungan BPBD, Perkim LH, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, tercatat 41 rumah mengalami rusak berat dan harus direlokasi, 352 rumah rusak ringan, serta sejumlah rumah rusak sedang yang ditangani melalui perbaikan di lokasi.
“Saat ini sebanyak 33 kepala keluarga menjalani relokasi sementara, baik di Rusunawa, rumah kontrakan, maupun secara mandiri di rumah kerabat,” jelas Dian.
Ia menambahkan, seluruh data tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perbaikan rumah akibat bencana hidrometeorologi di Kota Padang Panjang.
Rapat tersebut dihadiri Kajari Padang Panjang, Adhi Setyo Prabowo, Dandim 0307/Tanah Datar Letkol Inf Agus Priyo Pujo Sumedi secara virtual, serta jajaran pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kota. (harris)
Baca Juga
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar