Menenteng Tongkat Komando, Bupati Eka Putra Cek Posko Tahun Baru di Tanah Datar

TANAH DATAR - Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE. MM. menggelar cek Posko Pelayanan Natal dan Tahun Baru (Nataru), yang berada di 4 titik yakni depan Gedung Nasional, Istana Basa Pagaruyung, Kawasann Tanjung Mutiara dan Lembah Anai, Rabu (31/12/2025).

Didampingi Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Dandim 0307 TD Letkol Inf Agus Prio Pujo Sumedi, Kapolres Tanah Datar AKBP Nur Ichsan Dwi Septiyanto, Kapolres Padangpanjang AKBP Kartyana Wiyarso Wardoyo beserta jajaran, Bupati dan rombongan memantau langsung kondisi dan situasi selama hari libur nasional.

"Kami mengecek kesiapan dan keamanan Pos Pelayanan Nataru, ada di empat titik kawasan Kabupaten Tanah Datar, dua berada diwilayah hukum Polres Tanah Datar dan duanya lagi ada wilayah hukum Polres Padang Panjang," ujarnya.

Bupati Eka Putra mennyebutkan bahwa petugas gabungan terdiri dari Polri, TNI, Sat Pol PP, Perhubungan, Kesehatan dan sebagainya telah bertugas dari tanggal 20 Desember 2025  hingga 2 Januari 2026 dari pukul 8.00-18.00 WIB disetiap harinya.

Dikesempatan itu, Bupati Eka Putra juga berpesan kepada seluruh masyarakat untuk tidak merayakan hari libur Nataru secara berlebihan, namun dengan penuh kesederhanaan tanpa membakar kembang api dan sebagainya.

"Secara tertulis kami telah mengimbau masyarakat untuk menyambut tahun baru 2026 dengan penuh kesederhanaan, mengingat beberapa saudara-saudara kita masih dalam suasana berduka akibat dampak bencana hidro meteorologi. Mudah-mudahan ditahun 2026 tidak ada lagi bencana alam yang melanda Luhak Nan Tuo ini," ujarnya.

Untuk memastikan seluruh personel dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan lancar, Bupati Eka Putra juga mengecek sarana prasarana yang tersedia di Pos Pelayanan Nataru. 

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh personel gabungan yang telah melaksanakan tugasnya secara baik.

Gambar seorang bupati menenteng tongkat komando saat meninjau posko Tahun Baru adalah potret yang sarat simbol. Ia mudah dibaca sebagai pesan ketegasan, kendali, dan kehadiran negara di ruang publik. Kunjungan Bupati Tanah Datar Eka Putra ke posko pelayanan Natal dan Tahun Baru patut diapresiasi sebagai bentuk kehadiran langsung. Negara memang seharusnya hadir, terutama pada momen rawan: libur panjang, arus lalu lintas padat, dan trauma bencana yang masih membekas. Kepemimpinan tidak diukur dari inspeksi seremonial, melainkan dari kesiapan sistem yang bekerja bahkan ketika kamera sudah pergi.

Tongkat komando, secara historis, adalah simbol perintah. Tapi dalam konteks sipil, ia mestinya berubah makna: dari alat mengatur menjadi tanda tanggung jawab. Bupati bukan panglima perang; ia adalah pelayan publik. Maka yang diuji bukan ketegasan gestur, melainkan kecermatan membaca situasi—apakah posko benar-benar siap, apakah tenaga kesehatan cukup, apakah jalur evakuasi jelas, dan apakah mitigasi bencana menjadi prioritas, bukan catatan kaki.

Imbauan untuk merayakan Tahun Baru secara sederhana juga pesan empatik di tengah duka akibat bencana hidrometeorologi. Kesederhanaan rakyat tidak boleh berdiri sendirian. Ia pun harus diiringi kesederhanaan kebijakan: belanja yang tepat sasaran, prioritas pada keselamatan, dan penghormatan pada rasa keadilan sosial. Rakyat diminta menahan diri; negara wajib menahan nafsu seremonial juga.

Apresiasi kepada petugas gabungan. Kerja mereka memang seharusnya ditopang oleh sistem yang kokoh, bukan hanya semangat pengabdian. Keselamatan publik masih bergantung pada lembur personel dan niat baik individu, maka akan beres pula dalam tata kelola.

Di Tanah Datar—Luhak Nan Tuo yang sarat nilai adat—kepemimpinan sejati tentu bukan soal komando, melainkan keteladanan. Pemimpin yang kuat tidak perlu banyak simbol; ia membiarkan hasil kerja berbicara. Jalan aman, arus lancar, korban nihil—itulah legitimasi yang sesungguhnya.

Tongkat komando akan kembali ke etalase. Yang tertinggal adalah catatan: apakah pemimpin mampu menenangkan mata publik, atau benar-benar memastikan setiap warga pulang dengan selamat. Karena dalam demokrasi, kepemimpinan terbaik adalah yang paling sedikit pamer, tetapi paling terasa dampaknya. BS*