Edukasi Lapangan dan Instrumen Politik Naratif: 124 Mahasiswa Diajak Basuki Hadimuljono Keliling IKN, Beri Respons Tak Terduga

 

JAKARTA –Sebanyak 124 mahasiswa dari berbagai universitas di Indonesia melakukan kunjungan lapangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk melihat langsung perkembangan proyek strategis pembangunan ibu kota baru. Kegiatan ini berlangsung pada awal Desember 2025 dan dimaksudkan sebagai bentuk edukasi publik bagi generasi muda terhadap progres pembangunan yang tengah berjalan. IKN

Rombongan mahasiswa didampingi oleh Tim Sekretariat Wakil Presiden, serta sejumlah pejabat termasuk Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Kunjungan dimulai dengan kegiatan penanaman ratusan pohon di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara sebagai bagian dari konsep forest city. Basuki menjelaskan bahwa upaya penghijauan ini penting dalam mewujudkan visi kota ramah lingkungan yang menjadi ciri khas IKN. IKN

Selain itu, mahasiswa diajak meninjau perkembangan beberapa fasilitas utama, seperti Masjid Negara IKN, bangunan basilika, serta kompleks Istana Wakil Presiden dan Istana Negara dan Istana Garuda. Progres pembangunan di sejumlah lokasi ini menunjukkan tahap penyelesaian signifikan dan memberi gambaran utuh tentang tata ruang pemerintahan baru. IKN

Respons dari para peserta cukup positif. Seorang mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Nur Amalia, mengatakan bahwa apa yang dilihatnya di lapangan jauh berbeda dari ekspektasi awal setelah melihat pemberitaan di media. Menurutnya, pengalaman langsung ini memberi wawasan baru terkait inovasi dan perkembangan infrastruktur di Indonesia. IKN

Mahasiswa lainnya dari Universitas Hasanuddin, Meisha Ulul Asmi, menambahkan bahwa pembangunan IKN terlihat nyata dan terukur, yang menurutnya memperlihatkan komitmen pemerintah dalam melaksanakan proyek ini secara bertahap dan sistematis. 

Kunjungan 124 mahasiswa dari berbagai kampus Indonesia ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada akhir Desember 2025 itu bukan sekadar aktivitas studi banding biasa. Diselenggarakan dengan pendampingan Tim Sekretariat Wakil Presiden serta Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, kegiatan ini diproyeksikan sebagai bentuk transparansi pembangunan ibu kota baru yang direncanakan selesai pada 2028.

Dalam pandangan resmi, mahasiswa diajak melihat progres pembangunan proyek strategis nasional secara langsung — dari penanaman pohon dalam konsep forest city, hingga tur ke Masjid Negara, kawasan istana bahkan bangunan legislatif dan yudikatif yang menjadi simbol negara baru. IKN

Namun di balik narasi ‘edukasi lapangan’ ini, terdapat dinamika yang lebih kompleks dan sensitif terhadap peran mahasiswa dalam ruang publik Indonesia.

Pertama, respons mahasiswa yang digambarkan sebagai “tak terduga” sesungguhnya mencerminkan kekecewaan umum terhadap informasi yang selama ini dibanjirkan media arus utama tentang IKN. Mahasiswa seperti Nur Amalia dari UGM menyatakan bahwa apa yang mereka saksikan jauh dari ekspektasi awal, dan justru memberi gambaran lain tentang capaian pembangunan. Ini menunjukkan dua hal penting: (1) mahasiswa memiliki kapasitas untuk melakukan penilaian mandiri yang kadang bertentangan dengan narasi resmi, dan (2) pengalaman lapangan tetap penting sebagai kontrol terhadap informasi yang terdistorsi atau berlebihan. IKN

Kedua, bahkan kegiatan semacam ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang lebih luas. Pemerintah Jokowi–Prabowo telah menempatkan IKN sebagai proyek kebangsaan sekaligus ikon legacy pemerintahan masa depan. Oleh karena itu, upaya membawa mahasiswa adalah strategi komunikasi publik sekaligus cara memperluas legitimasi sosial terhadap pembangunan ibu kota baru. Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang mengajak mahasiswa melihat progres pembangunan adalah contoh bahwa agenda ini bukan sekadar internal Otorita IKN, tetapi bagian dari agenda nasional yang perlu ‘dipahami’ publik luas. Antara News+1

Namun pertanyaan yang lebih tajam adalah: Apakah mahasiswa benar-benar hanya ‘dididik’, ataukah mereka sedang dijadikan instrumen legitimasi politik pembangunan? Kontestasi ide dan kritik produktif — yang sejatinya menjadi peran sejarah mahasiswa dalam demokrasi Indonesia — berpotensi tereduksi menjadi semacam tur gema positif pembangunan. Bila kegiatan-kegiatan seperti ini dianggap sebagai soft power untuk memproduksi dukungan publik, maka itu bukan lagi sekadar traveling edukatif, melainkan taktik manipulasi persepsi.

Hal ini semakin relevan jika kita melihat kecenderungan pola hubungan pemerintahan–mahasiswa belakangan ini: dari debat tentang kebijakan publik, ruang kampus, sampai aktivitas politik mahasiswa di ranah nasional. Mahasiswa sering berada di barikade kritik terhadap kebijakan pemerintah, dan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa posisi ini penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.

Mengundang mereka ke IKN tentu memiliki nilai positif, tetapi bila agenda tersebut hanya berhenti pada “melihat progres pembangunan” tanpa ruang dialog kritis yang berimbang — misalnya soal dampak sosial, biaya, prioritas anggaran dan isu transparansi yang jauh lebih luas — maka peluang mahasiswa untuk benar-benar mengambil peran sebagai agent of change justru terbatasi. IKN

Dalam konteks ini, respons mahasiswa yang ‘tak terduga’ — bukan sekadar terpukau oleh yang ‘tak terduga’ — bukan sekadar terpukau oleh pembangunan, tetapi justru memberi perspektif baru — adalah sinyal bahwa generasi muda tidak serta-merta menerima narasi yang disuguhkan. Mereka tetap memilah fakta dari ekspektasi, bertanya tentang makna pembangunan itu sendiri bagi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka prosentase progres pekerjaan fisik.

Jika pemerintah benar-benar serius membuka ruang demokratis bagi kaum muda, maka acara seperti ini harus lebih dari sekadar kunjungan lapangan: harus mempertanyakan, mengkritik, dan merumuskan kebijakan bersama generasi penerus bangsa. *Humas IKN