JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen mendukung pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatra. Salah satunya, dengan membangun 15 ribu rumah untuk para korban.
Kepala Badan BP BUMN Dony Oskaria memaparkan sejumlah langkah konkret percepatan pemulihan pascabencana tersebut, saat bertemu dengan Sekretaris Kabinet (Sespan) Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu malam (24/12).
BUMN juga terus mengirimkan puluhan alat berat untuk pemulihan akses, membersihkan material sisa bencana hingga pengerukan sungai untuk mengurangi potensi banjir susulan.
Selain itu, Dony juga menyoroti pentingnya pemulihan infrastruktur telekomunikasi. Ia menyebutkan Base Transceiver Station (BTS) milik BUMN di berbagai titik terdampak diharapkan segera berfungsi optimal guna mendukung kelancaran komunikasi masyarakat dan petugas di lapangan.
Dony juga menyampaikan, operasional perbankan daerah pun menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Ia berharap layanan perbankan dapat segera pulih agar aktivitas ekonomi masyarakat tidak terganggu.
Dony menegaskan bahwa BUMN akan terus berada di garis depan dalam setiap upaya pemulihan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan komitmen terhadap negara.
15 Ribu Rumah dan Ujian Keseriusan Negara
Janji membangun 15.000 unit rumah bagi korban bencana di Sumatra terdengar megah. Angkanya impresif, bahasanya heroik, dan dikemas dengan diksi kemanusiaan. Namun dalam sejarah panjang penanganan bencana di negeri ini, angka besar kerap lebih cepat diucapkan daripada diwujudkan.
Target 500 unit rumah dalam satu minggu patut diapresiasi. Tapi pertanyaan kuncinya bukan seberapa cepat rumah dibangun, melainkan rumah seperti apa yang akan dihuni korban bencana selama bertahun-tahun ke depan. Tentu hunian itu harus layak secara struktur, aman secara lokasi, dan manusiawi secara desain.
BUMN menyebut pengerahan alat berat, pengerukan sungai, hingga pemulihan BTS dan perbankan sebagai bukti keseriusan. Semua itu penting, tapi pemulihan pascabencana tidak boleh direduksi menjadi proyek infrastruktur semata.
Bencana di Sumatra bukan kejadian alam belaka; ia adalah akumulasi dari tata ruang yang abai, eksploitasi lingkungan yang permisif, dan pengawasan yang longgar. Jika akar masalah ini tak disentuh, rumah sebanyak apa pun hanya akan menjadi monumen pengulangan bencana. Tentu kita tidak ingin ini terjadi lagi.
Publik juga perlu mengingat: BUMN adalah perpanjangan tangan negara. Setiap rupiah yang digelontorkan harus bisa diaudit, setiap target harus bisa diukur, dan setiap kegagalan harus bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, proyek pemulihan rawan berubah menjadi etalase pencitraan di atas penderitaan warga.
Bencana ini menjadi momen refleksi nasional. Jika 15.000 rumah ini hanya menjadi jawaban jangka pendek, maka negara sedang mengobati gejala sambil membiarkan penyakitnya berkembang. Namun jika ia dibarengi pembenahan tata ruang, penegakan hukum lingkungan, dan partisipasi warga, barulah kita bisa bicara tentang pemulihan yang adil dan berkelanjutan.
Kini yang ditunggu bukan lagi sekedar janji, melainkan keberanian untuk konsisten dan jujur. Karena bagi korban bencana, yang mereka butuhkan rumah yang aman, hidup yang pulih, dan negara yang hadir sepenuhnya untuk mengatasi akar penyebab banjir. (LI/BS)*
.gif)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar