Kolaborasi Multipihak Kunci Percepatan SDM Unggul Era Digital

JAKARTA – Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq menegaskan, penguatan kolaborasi multipihak merupakan prasyarat utama untuk mempercepat lahirnya sumber daya manusia unggul di era digital.

 

Hal tersebut disampaikan saat menjadi narasumber dalam Roundtable Discussion bertema “Peningkatan SDM Unggul Melalui Kolaborasi Multipihak di Era Digital” yang diselenggarakan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) RI di Jakarta, baru baru ini.

 

Dalam paparannya, Wamendikdasmen Fajar menuturkan jika sampai saat ini, lebih dari 257 ribu sekolah telah menerima perangkat Interactive Flat Panel (IFP) sebagai bagian dari program digitalisasi pembelajaran nasional. Kemudian tahun depan, pemerintah juga menargetkan distribusi mencapai satu juta unit ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia.

 

Menurut Wamen Fajar, kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk mempercepat transformasi pembelajaran secara digital.

 

“Presiden ingin transformasi pembelajaran digital. Pembagian perangkat ini adalah bagian dari revolusi pembelajaran, bukan sekadar kegiatan distribusi,” tegasnya.

 

Wamen Fajar juga menyampaikan jika Interactive Flat Panel (IFP) dibekali dengan aplikasi Rumah Pendidikan, platform terintegrasi yang menyatukan ratusan aplikasi pendidikan dalam satu ekosistem.

 

“Sebelum Rumah Pendidikan diluncurkan, ada lebih dari 900 aplikasi pendidikan yang membebani guru. Kini, kita mengintegrasikannya dalam satu pintu yakni Ruang Guru, Ruang Murid, Ruang Sekolah, Ruang Pemerintah, Ruang Orang Tua, hingga Ruang Mitra. Inilah fondasi kolaborasi pendidikan masa depan,” jelas Fajar.

 

Untuk melengkapi ekosistem digital, pemerintah juga sedang memperluas pelatihan guru dan mulai menerapkan pembelajaran koding serta kecerdasan buatan (AI) di jenjang SD, SMP, dan SMA. Fajar menyebut bahwa koding dan AI akan menjadi mata pelajaran wajib dalam waktu dekat.

 

“Negara-negara seperti Tiongkok dan Singapura sudah mewajibkan koding dan AI di pendidikan dasarnya. Kita harus memastikan anak-anak Indonesia memiliki akses yang sama terhadap kompetensi masa depan,” ujarnya.

 

Menutup pemaparannya, Fajar menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan melalui kerja sama lintas sektor.

 

“Transformasi digital bukan hanya urusan pemerintah. Dunia usaha, komunitas, orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah harus terlibat. Hanya dengan bekerja bersama kita bisa memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pembelajaran terbaik,” pungkasnya.

 

Di sisi lain, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, yang hadir pada diskusi tersebut menegaskan perlunya perubahan struktural untuk mengatasi fragmentasi tata kelola pendidikan, memperjelas alokasi anggaran, dan menata ulang regulasi agar kebijakan pendidikan berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

 

“Ada kendalanya yang luar biasa seperti tata kelola kita terfragmentasi sehingga anggaran dan program seringkali tidak sampai ke yang membutuhkan. Kita perlu naskah akademik yang kuat, manpower planning, dan kodifikasi regulasi agar tidak lagi terjadi tumpang-tindih kewenangan antar kementerian dan pemda,” ujar Hetifah.

 

Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja, memperhatikan kesejahteraan guru, serta memasukkan pemahaman penggunaan teknologi dan AI dalam kurikulum sejak dini untuk mengurangi ketimpangan akses dan kualitas pendidikan.(SP)